Ambon, PT- Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menemukan berbagai persoalan serius di sektor pendidikan saat melakukan fungsi pengawasan di 11 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Temuan ini diungkapkan oleh anggota Komisi IV, Welem Kurnala, SH., M.Si., dalam konferensi pers yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (20/05/2025).
Menurut Kurnala, pengawasan ini menyasar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan fokus pada pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di sektor pendidikan.
Ia menyebut banyak persoalan krusial yang menjadi perhatian serius, mulai dari tunjangan DPP guru, infrastruktur sekolah yang bermasalah, hingga nasib tenaga honorer dan PPPK yang belum jelas.
“Kami menemukan masih banyak guru honorer yang dirumahkan dan bahkan ada yang telah lolos PPPK tapi belum mendapatkan SK penempatan. Ini jelas mengganggu kualitas dan kontinuitas pendidikan di daerah,” ungkap politisi Perindo dari Dapil VI (Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru) tersebut.
Selain itu, Kurnala juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek fisik yang dibiayai oleh DAK dan DAU. Ia mencontohkan pembangunan pagar hingga gedung sekolah yang tidak sesuai standar dan belum transparan dalam pelaporannya.
“Kepala Cabang Dinas di kabupaten/kota banyak yang tidak diberi informasi soal proyek yang masuk. Kalau Kacab tidak tahu, siapa yang melakukan fungsi kontrol? Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi keberadaan banyak pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di Dinas Pendidikan, yang menyebabkan kebingungan soal pertanggungjawaban anggaran.
“Kalau semua kepala dinas masih Plt dan terus berganti, maka siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran pendidikan tahun 2024?” katanya.
Komisi IV DPRD Maluku akan menindaklanjuti temuan ini melalui rapat internal dan membuat analisis menyeluruh atas pengawasan di lapangan.
Kurnala menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Harapannya ke depan ada laporan dan capaian yang jelas dari pengawasan ini, demi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Maluku,” tutupnya. (PT)
