Ambon, PT- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solihin Buton, menyampaikan sejumlah permintaan penting kepada pemerintah dan aparat keamanan usai melakukan pertemuan dengan keluarga korban serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kamis (27/11/2025).
Langkah ini diambil sebagai respons atas bentrokan antarkelompok yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan Stain, Desa Batu Merah, Kota Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, Solihin meminta Kapolda Maluku untuk segera mengusut tuntas kasus bentrokan yang juga berkaitan dengan insiden sebelumnya di Kota Tua.
Ia menekankan pentingnya mengungkap para pelaku agar keadilan bagi korban dapat segera terwujud.
“Kita harapkan pihak penegak hukum bekerja cepat dan tuntas agar keadilan tercapai bagi korban. Selain itu, peningkatan keamanan harus dilakukan agar masyarakat merasa aman beraktivitas,” ujar Solihin dalam catatan pertemuan itu.
Solihin juga mendesak Gubernur Maluku, Kapolda, dan Wali Kota Ambon untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pemasangan CCTV dan lampu jalan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan konflik guna meminimalisir potensi kejadian serupa.
Kepada keluarga korban dan warga sekitar, Solihin mengimbau agar tetap menahan diri serta mempercayakan proses penyelesaian kasus kepada aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Tidak hanya itu, Ketua Komisi I juga mengusulkan agar Gubernur Maluku membentuk forum khusus yang mempertemukan korban serta masyarakat dari dua kelompok yang bertikai di kawasan Stain.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog, mediasi, dan rekonsiliasi agar warga dapat kembali hidup rukun.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi, Kepolisian, maupun Pemerintah Kota Ambon mengenai langkah lanjutan atas permintaan tersebut.
Solihin berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan perdamaian.
“Kami berharap pertikaian ini segera terselesaikan dan kita dapat berdamai satu dengan yang lain,” pungkasnya saat rapat dengar pendapat Komisi I bersama pihak terkait di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku. (PT)
