Home / Hukum dan Kriminal

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:40 WIB

PTUN Ambon Tegaskan Eksekusi Paksa Sengketa Raja Soya

AMBON, PT – – Sidang pengawasan eksekusi sengketa pemilihan Raja Negeri Soya kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Dalam sidang tersebut, PTUN menegaskan bahwa pelaksanaan putusan secara sukarela dinilai sudah tidak memungkinkan lagi sehingga proses akan ditingkatkan ke tahap eksekusi paksa.

Kuasa Hukum Margareth Kakisina menyampaikan, penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PTUN Ambon setelah mendengar keterangan seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kota Ambon yang diwakili Kepala Bagian Hukum.

“Ketua PTUN sudah mempertegas bahwa pengadilan menganggap pelaksanaan putusan secara sukarela sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Karena itu akan naik ke tahap selanjutnya yaitu eksekusi paksa dan seluruh pihak nantinya akan diberitahukan secara resmi,” ujar kuasa hukum usai sidang.

Menurutnya, dalam persidangan Pemerintah Kota Ambon menyatakan telah menjalankan amar putusan pada poin satu, dua dan tiga karena ketiganya merupakan produk pemerintah kota yang sudah dicabut. Namun terkait amar putusan keempat, Pemkot mengaku tidak dapat memfasilitasi karena khawatir dianggap mengintervensi proses pemilihan Raja definitif Negeri Soya.

Baca Juga  HARI SUMPAH PEMUDA, KAJATI MALUKU: WUJUDKAN KEJAKSAAN YANG MODERN, BERINTEGRITAS, DAN RAIH KEPERCAYAAN PUBLIK

Menanggapi hal tersebut, Ketua PTUN Ambon menegaskan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari amar putusan.

Dalam pertimbangan putusan halaman 81-82, disebutkan tergugat wajib memfasilitasi proses voting dengan menyiapkan tempat di Balai Negeri Soya, menentukan waktu dan tanggal pelaksanaan, serta memfasilitasi rapat voting yang dihadiri 40 peserta sebagaimana rapat tanggal 18 September 2023.

Kuasa hukum pemohon eksekusi menilai, amar putusan tersebut sudah jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda.

“Voting adalah akhir dari polemik pemilihan Raja definitif Soya. Jadi bukan lagi bicara soal pencalonan atau penentuan mata rumah parentah, tetapi hanya melakukan voting terhadap dua nama sesuai amar putusan,” tegasnya.

Baca Juga  Tiga Tersangka Korupsi Dana Desa Sangliat Krawain Ditahan, Kerugian Negara Rp603,7 Juta

Ia juga menegaskan bahwa semua pihak, termasuk Wali Kota Ambon sebagai tergugat dan termohon eksekusi, wajib tunduk serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Selain itu, pihak pemohon eksekusi turut menyoroti adanya putusan Pengadilan Negeri yang dinilai menjadi hambatan dalam pelaksanaan amar putusan PTUN. Namun menurut Ketua PTUN Ambon, persoalan tersebut merupakan ranah Pengadilan Negeri dan tidak menghapus kewajiban pelaksanaan putusan PTUN.

“Pengadilan Tata Usaha Negara tetap wajib melindungi putusan yang telah dikeluarkan dan wajib dilaksanakan,” kata kuasa hukum mengutip pernyataan majelis.

Karena adanya perbedaan persepsi antara pemohon dan termohon eksekusi terkait pelaksanaan amar putusan keempat, PTUN Ambon akhirnya menyatakan akan melanjutkan proses ke tahap eksekusi paksa.

Pihak pemohon eksekusi kini menunggu pemberitahuan resmi dari PTUN Ambon terkait jadwal dan tahapan lanjutan eksekusi tersebut. (PT)

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

WASPADAI AKSI BULLYING, KEJATI MALUKU TURUN SOSIALISASI KE SMA XAVERIUS AMBON.

Hukum dan Kriminal

Mahasiswa Demo, Minta Kejati Maluku Panggil dan Proses Hukum Kadis Pendidikan SBB

Hukum dan Kriminal

Peristiwa Kekerasan terhadap Perempuan dan Pencurian Motor di Lateri, Theodoor: Itu Perbuatan Nyata, Bukan Dugaan

Hukum dan Kriminal

Desakan Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Dana PEN Dinas PU Kab. MBD, Law Office Fredi Moses Ulemlem & Partners Surati Kapolri

Hukum dan Kriminal

PERDANA RAPAT PAKEM, ASINTEL DIKY OKTAVIA : SATUKAN PERSEPSI, PASTIKAN TIDAK ADA TEMPAT BAGI ALIRAN SESAT DI MALUKU

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU GELAR RAPAT KOORDINASI TIM ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN BERHASIL LAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ATAS PERKARA 351 DI TEON NILA SERUA, WAIPIA

Hukum dan Kriminal

SIAP DISIDANGKAN : PENUNTUT UMUM KEJARI KEPULAUAN TANIMBAR LIMPAHKAN PERKARA KORUPSI DD/ADD DESA RIDOOL KE PENGADILAN TIPIKOR AMBON