Home / DPRD Maluku

Jumat, 17 Oktober 2025 - 19:45 WIB

Ketua COMBAT Maluku Soroti Lemahnya Pemahaman Pemda Soal Regulasi Transportasi Online

Oplus_131072

Oplus_131072

Ambon, PT- Ketua Koperasi Jasa Transportasi (COMBAT) 13 Provinsi Maluku, Oktofian Kufla, menyoroti lemahnya pemahaman instansi pemerintah daerah terhadap regulasi transportasi, terutama yang mengatur keselamatan pengemudi online.

Ia menyampaikan keprihatinannya atas tumpang tindih aturan daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam keterangannya kepada awak media di sela rapat Komisi III dan IV DPRD Provinsi Maluku, Jumat (18/10/2025), Oktofian menegaskan bahwa permasalahan utama ada pada kesalahan cara pandang pemerintah daerah dalam menata regulasi transportasi.

Baca Juga  Ketua DPRD Maluku Tegaskan Pembentukan Perda Kewenangan Daerah, 15 Ranperda Masuk Propemperda 2026

“Aturan nasional sebenarnya sudah sangat jelas, terutama dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Namun di daerah, implementasinya belum berjalan baik,” ujar Oktofian.

Menurut Oktofian, pemerintah daerah perlu lebih konsisten melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pusat. Ia menilai bahwa pemberian izin penyelenggaraan transportasi online seharusnya hanya diberikan kepada badan hukum resmi yang bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan pengemudi.

Baca Juga  Wakil Ketua DPRD Maluku Tutup Ajang Duta Qasidah 2025, Dorong Generasi Muda Lestarikan Seni Islam dan Budaya Lokal

“Melalui badan hukum koperasi, jaminan keselamatan bagi driver bisa diwujudkan karena ada Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang menjadi kewajiban penyelenggara secara struktural dan hukum,” jelasnya.

Oktofian menambahkan, keberadaan koperasi transportasi online menjadi solusi dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan sesuai aturan.

Ia juga berharap Dinas Perhubungan di tingkat daerah dapat bersinergi dengan pelaku usaha transportasi online untuk memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai standar keselamatan nasional. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Fraksi Gerindra DPRD Maluku Desak Aparat Hukum Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi

DPRD Maluku

DPRD Maluku Soroti Perubahan Trayek Kapal Perintis 2026, Pelabuhan Kroin dan Luan Terancam Terisolasi

DPRD Maluku

Watubun Tegaskan Proses Hukum Kematian Veronika Rahanyanat Harus Tetap Berjalan

DPRD Maluku

Komisi I DPRD Maluku Tinjau Aset Pemprov di Kabupaten Seram Bagian Barat

DPRD Maluku

Kadis PU Ambon Sebut Keterbatasan Kewenangan dan Infrastruktur 2026

DPRD Maluku

Benhur Watubun Minta KUA-PPAS 2027 Prioritaskan Pemerataan Pembangunan di Maluku

DPRD Maluku

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

DPRD Maluku

Jelang Sidang Sinode ke-39, Ketua DPRD Maluku: GPM Mitra Strategis Bangun Maluku