Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Februari 2025 - 19:16 WIB

DPRD Maluku Desak Evaluasi Kenaikan Tarif Tiket Kapal Cepat Tulehu – Masohi

Ambon, pusartimur.com- Kenaikan tarif tiket kapal cepat rute Tulehu – Amahai oleh PT Pelayaran Dharma Indah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Maluku.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, menilai kenaikan harga yang signifikan ini tidak seharusnya dilakukan sepihak tanpa evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta DPRD.

“Sebelumnya, tarif tiket kapal cepat kelas ekonomi untuk rute Tulehu – Amahai adalah Rp148.000, sementara kelas VIP sebesar Rp275.000. Namun, PT Dharma Indah mengumumkan kenaikan tarif baru yang cukup tinggi, yaitu: VIP: Rp330.000 per orang dan VVIP: Rp335.000 per orang,” katanya kepada media di ruang kerjanya, Senin 3 Februari 2025.

Baca Juga  DPRD Maluku Tegaskan Komitmen Selesaikan Konflik Sosial di Wilayah Rawan

Diakui, perubahan tarif semestinya dibahas terlebih dahulu melalui pertemuan antara Pemda, DPRD, dan pihak penyedia armada.

Menurut Sangkala, kenaikan tarif yang tidak terkendali dapat memicu inflasi, terutama karena sektor transportasi memiliki pengaruh besar terhadap harga barang dan jasa di Maluku.

“Jika harga tiket kapal cepat mencapai Rp330.000 hingga Rp350.000, dampaknya bisa terasa pada inflasi. Pemerintah pusat saja berusaha menjaga agar tarif pesawat tidak naik demi menekan inflasi,” ujar Sangkala.

Baca Juga  Ferly Tahapary Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Negeri Akoon

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera berkoordinasi dengan PT Dharma Indah guna mengevaluasi kembali kebijakan tarif agar tidak semakin membebani masyarakat.

Hingga saat ini, PT Pelayaran Dharma Indah belum memberikan tanggapan terkait permintaan evaluasi kenaikan harga tiket kapal cepat Tulehu – Amahai. Namun, masyarakat dan berbagai pihak berharap adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif dari kenaikan tarif ini. (PT)

 

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

DPRD Maluku Apresiasi BMKG, 20 Putra-Putri Asal Maluku Lolos STMKG 2025

DPRD Maluku

DPRD Maluku Dorong Revisi Regulasi Bagi Hasil Laut

DPRD Maluku

Kadis PU Ambon Sebut Keterbatasan Kewenangan dan Infrastruktur 2026

DPRD Maluku

BAPEMPERDA DPRD Maluku Bahas 13 Ranperda Maret 2025, Fokus pada Hutan Adat dan Tata Ruang Wilayah

DPRD Maluku

DPRD Maluku Gelar Paripurna Penyampaian KUA–PPAS APBD 2026

DPRD Maluku

Tingkatkan PAD, Lohy Desak Pemprov Maluku Benahi Retribusi dan Amankan Aset Daerah

DPRD Maluku

Gerindra Maluku Bantah Isu Kekayaan Gubernur Hendrik Lewerissa Naik Usai Menjabat: “Itu Fitnah dan Hoaks”

DPRD Maluku

Konflik Hitu-Hunuth Ambon, Ketua DPRD Maluku Imbau Warga Hentikan Pertikaian dan Utamakan Proses Hukum