Home / Hukum dan Kriminal

Selasa, 17 November 2026 - 18:49 WIB

Kabag TU Kejati Maluku Bahas Koordinasi PPNS dan Jaksa dalam Perkara Kepabeanan

Ambon, PT – Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai berupa Workshop dengan tema “Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai” yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan serta mengembangkan kompetensi pegawai di bidang penegakan hukum kepabeanan dan cukai, khususnya terkait penindakan dan penanganan perkara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku, Triyanta Gala Parinding; Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon, Punjung Raras; Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual, Wahyu Lafrias; serta para peserta bimbingan teknis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Resmen memaparkan materi bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”. Melalui pemaparannya, ia menekankan bahwa hasil penindakan di lapangan perlu dikembangkan melalui penyidikan yang mampu menjelaskan perbuatan serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pelaku secara utuh, sehingga konstruksi pembuktian dapat diuji di persidangan.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penuntut Umum dalam kedudukan yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Kesetaraan tersebut tetap berjalan selaras dengan pembagian kewenangan masing-masing, di mana penyidik bertanggung jawab atas tindakan penyidikan dan hasilnya, sedangkan penuntut umum bertanggung jawab atas penelitian berkas serta pelaksanaan penuntutan.

Baca Juga  MENDUKUNG PEMERIKSAAN BPK, GUBERNUR KELUARKAN INSTRUKSI KEPADA OPD

Lebih lanjut, Dr. Resmen menjelaskan bahwa bagi PPNS Bea Cukai, sumber kewenangan penyidikan tetap berpijak pada undang-undang sektoralnya, yakni Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai, dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang baru.

Terkait mekanisme koordinasi, Dr. Resmen memaparkan bahwa pelibatan Penuntut Umum tidak menunggu seluruh berkas selesai disusun, melainkan dimulai sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dalam waktu paling lama 3 (tujuh/tiga) hari sejak SPDP diterima oleh kejaksaan. Pembahasan sejak tahap awal tersebut dapat dituangkan dalam matriks unsur delik dan alat bukti guna memetakan bagian perkara yang telah terang maupun yang masih memerlukan pendalaman.

Ia juga menyoroti pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana diakomodasi oleh Pasal 59 ayat (3) KUHAP. Bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan rentang kendali geografis antarpulau, fasilitas ini sangat membantu penyidik dan penuntut umum dalam membahas perkembangan perkara secara efektif, dengan tetap memenuhi kewajiban menuangkan hasil koordinasi tersebut ke dalam berita acara yang terdokumentasi dengan baik.

Dalam aspek pembuktian, Dr. Resmen mengingatkan pentingnya kejelian dalam membedakan rumusan delik pada setiap kasus, baik dalam tindak pidana cukai maupun penyelundupan kepabeanan. Keahlian teknis PPNS Bea Cukai mengenai status barang, dokumen perdagangan, manifes, hingga pergerakan barang harus diterjemahkan secara akurat ke dalam pemenuhan aspek formal dan materiil berkas perkara. Selain itu, legalitas perolehan alat bukti, termasuk barang bukti dan bukti elektronik, wajib dijaga autentikasi serta rantai penguasaannya agar sah di mata hukum.

Dr. Resmen turut menguraikan tata kelola waktu dan penyelesaian perbedaan pendapat dalam penanganan perkara berdasarkan KUHAP baru. Penelitian berkas oleh penuntut umum dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari, diikuti waktu penyidikan tambahan paling lama 14 (empat belas) hari apabila berkas dikembalikan disertai petunjuk yang jelas. Apabila masih terdapat perbedaan penilaian setelah penyidikan tambahan, KUHAP menyediakan mekanisme gelar perkara yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengawas masing-masing instansi, serta ahli guna memperoleh keputusan yang objektif dan terukur.

Baca Juga  Sambut HGN dan PGRI Ke-79, SMPN 1 Seram Barat Gelar Lomba Olah Raga

Ia pun mengingatkan bahwa dalam perkara kepabeanan dan cukai, orientasi penerimaan negara melalui mekanisme pembayaran kewajiban tertentu memiliki syarat dan kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan koordinasi kelengkapan berkas perkara biasa. Penerapan KUHAP baru juga wajib memperhatikan ketentuan peralihan berdasarkan tahapan proses hukum yang sedang berjalan saat undang-undang mulai berlaku.

Menutup pemaparannya, Dr. Resmen menegaskan bahwa kualitas koordinasi sejak dini antara PPNS dan Penuntut Umum menjadi kunci agar setiap hasil penindakan dapat berkembang menjadi penanganan perkara yang sah, akuntabel, dan beralasan secara hukum tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.

“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, dan sebaliknya penelitian penuntut umum akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Melalui partisipasi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kegiatan workshop ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan sinergi kelembagaan yang semakin solid antara jajaran Kanwil DJBC Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, guna mewujudkan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang profesional dan berkeadilan di wilayah Provinsi Maluku. (PT)

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

TIM TABUR KEJAKSAAN TINGGI MALUKU, BERHASIL AMANKAN DPO TERPIDANA KASUS NARKOTIKA

Hukum dan Kriminal

KAJATI MALUKU AGOES SP, SAMBUT BAIK KUNJUNGAN SILATURAHMI KEPALA CABANG PT. ASDP AMBON

Hukum dan Kriminal

Sesalkan Penyerobotan Lahan Galian C,  Ini Tanggapan Lelepary

Hukum dan Kriminal

KAJATI MALUKU TERIMA KUNJUNGAN ANGGOTA KOMISI III DPR RI MERCY CHRIESTY BARENDS

Hukum dan Kriminal

DLHP Ambon Hentikan Sementara Operasional Mie Gacoan, Diminta Segera Bangun IPAL Sesuai Ketentuan

Hukum dan Kriminal

Soal Dugaan Korupsi Dana BOS SMAN 3 SBB, Kepsek Dinilai Pembohong Publik

DPRD Kota Ambon

DPRD Kota Ambon Kecam Bentrok Hunuth–Hitu, Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Rumah

Hukum dan Kriminal

KAJATI MALUKU SAMBUT KUNJUNGAN KERJA PARA MENTERI DAN KSP DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR JELANG GROUNDBREAKING PROYEK STRATEGIS NASIONAL BLOK MASELA