AMBON, PT – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperkuat fasilitas dan perlengkapan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di Pulau Ambon.
Hary mengatakan, kebutuhan perlengkapan petugas Damkar telah menjadi perhatian Komisi III dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Sejumlah kebutuhan yang disoroti meliputi pakaian teknis atau pelindung petugas, selang pemadam, serta peralatan penunjang operasional lainnya.
Menurutnya, usulan tersebut bukan sekadar gagasan, melainkan berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan pengamatan terhadap kinerja petugas Damkar dalam merespons laporan masyarakat melalui layanan darurat 112.
“Kami sudah menyampaikan agar kebutuhan pakaian teknis pemadam kebakaran, selang, dan peralatan penunjang lainnya dikalkulasi serta diakomodasi oleh pemerintah,” ujar Hary kepada media di Gedung DPRD Kota Ambon, Selasa (20/10/2026).
Ia mengungkapkan, perkiraan harga satu unit pakaian teknis pemadam kebakaran mencapai sekitar Rp7 juta. Komisi III juga telah mendorong agar kebutuhan tersebut dapat difasilitasi, dengan usulan pengadaan yang perlu disesuaikan berdasarkan kebutuhan petugas dan kemampuan anggaran daerah.
Meski pembahasan APBD Perubahan telah selesai, Hary berharap Pemkot Ambon tetap mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. Salah satu opsi yang dapat dikaji ialah pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sepanjang memenuhi ketentuan penggunaannya.
Ia menegaskan, penguatan fasilitas Damkar tidak cukup hanya dengan menyediakan pakaian pelindung. Ketersediaan selang, peralatan pemadaman, pasokan air, dan perlengkapan pendukung lainnya juga sangat menentukan efektivitas penanganan kebakaran.
Selain meminta perhatian Pemkot Ambon, Hary juga berharap Pemerintah Provinsi Maluku ikut mengambil bagian dalam penanganan kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap masyarakat di Pulau Ambon.
Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan warga Kota Ambon, tetapi juga masyarakat di wilayah lain di Pulau Ambon. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi dan dukungan lintas pemerintahan.
Hary menilai, dukungan pemerintah provinsi diperlukan dalam bentuk anggaran, personel, serta sarana pendukung, termasuk armada pengangkut air bersih untuk membantu operasional mobil pemadam kebakaran.
“Penanganan kebakaran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Pemerintah provinsi juga perlu memberikan perhatian, karena dampaknya dirasakan masyarakat di seluruh Pulau Ambon,” katanya.
Ia berharap, sinergi antara Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku dapat memperkuat kesiapan petugas, terutama ketika menghadapi kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau atau memiliki keterbatasan sumber air.
Hary menegaskan, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan dukungan anggaran bagi petugas Damkar merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan darurat sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
Dengan dukungan sarana, personel, dan anggaran yang memadai, penanganan kebakaran di Pulau Ambon diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif serta meminimalkan risiko kerugian maupun korban jiwa. (PT)
