AMBON, PT- Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Hary usai rapat internal Komisi III bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pengumpul PAD di Kota Ambon.
Menurutnya, rapat tersebut membahas dua substansi utama, yakni realisasi PAD dan berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam proses penarikan pajak serta retribusi daerah.
“Dalam kondisi fiskal daerah saat ini, satu-satunya solusi agar pembangunan dan seluruh kerja pemerintah tetap berjalan adalah meningkatkan PAD dari OPD pengumpul,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Empat OPD mitra Komisi III yang menjadi fokus pembahasan yakni Dinas Perhubungan Kota Ambon, Dinas Pertanian Kota Ambon, Dinas Perikanan Kota Ambon, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
Hary menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, pihaknya optimistis sejumlah item pajak dan retribusi yang dikelola OPD dapat mencapai target hingga akhir tahun. Bahkan, khusus untuk Dinas Perhubungan, realisasi retribusi sewa Barang Milik Daerah (BMD) diprediksi melampaui target.
Namun demikian, Komisi III masih menyoroti persoalan retribusi sampah rumah tangga dan sampah bisnis yang dinilai belum memiliki formula penagihan yang jelas.
“Kami mengapresiasi upaya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi memang masih ada persoalan terkait formula penagihan retribusi sampah rumah tangga maupun sampah bisnis,” katanya.
Ia menegaskan seluruh kebijakan penarikan retribusi harus tetap mengacu pada regulasi dan amanat undang-undang yang berlaku.
“Tidak boleh ada langkah atau tindakan di luar aturan dan regulasi yang mengaturnya,” tegas Hary.
Komisi III juga akan menjadwalkan rapat evaluasi secara berkala setiap awal triwulan guna memantau progres realisasi pajak dan retribusi dari seluruh OPD pengumpul PAD.
Selain itu, DPRD menyoroti adanya dugaan tumpang tindih kewenangan antara Badan Pendapatan Daerah Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup terkait penagihan retribusi sampah bisnis.
Menurut Hary, persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar penarikan retribusi menjadi lebih terstruktur dan target pendapatan tidak tumpang tindih.
“Kalau kewenangan penagihan ada di Bapenda, maka harus diserahkan sepenuhnya. Tetapi jika sesuai aturan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, maka target di Bapenda harus dihapus,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa target retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sebesar Rp3,7 miliar baru terealisasi sekitar Rp447 juta atau 12 persen.
Sementara di Bapenda, target retribusi sampah bisnis juga tercatat sebesar Rp6 miliar sehingga dinilai menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Komisi III turut menyoroti pengelolaan sampah dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hary, dapur MBG menghasilkan volume sampah yang cukup besar karena melayani ribuan porsi makanan setiap hari.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan kajian dan kalkulasi penarikan retribusi sampah bisnis terhadap dapur MBG sesuai aturan yang berlaku.
Selain aspek retribusi, DPRD juga meminta adanya kajian terkait dampak lingkungan dari operasional dapur MBG, termasuk dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
“Kami mendukung program pemerintah, tetapi dampak lingkungannya juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan polusi dan masalah baru di masyarakat,” pungkasnya. (PT)
