Piru, Pusartimur.com – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir. Asri Arman, menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam setiap kegiatan pembangunan maupun aktivitas sosial masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati menanggapi aksi demo masyarakat di Negeri Kaibobu, Kecamatan Seram Barat yang dinilai terjadi karena kurangnya komunikasi dengan Pemda.
“Asal ada koordinasi, masalah seperti ini bisa dicegah. Kalau sejak awal desa menyampaikan rencana kegiatan, Pemda bisa menurunkan tim dan mencari solusi bersama. Tapi seringkali sudah ada masalah baru dilaporkan,” ujar, Kamis 25 September 2025 di lokasi yang terjadi palang jalan.
Menurutnya, banyak kegiatan desa yang berjalan tanpa melibatkan pemerintah daerah. Akibatnya, konflik baru diketahui setelah terjadi aksi seperti pemblokiran jalan. Padahal, dengan komunikasi sejak awal, semua pihak bisa duduk bersama untuk mencari jalan keluar tanpa menimbulkan kericuhan.
“Hal seperti ini baru pertama kali saya temui di Negeri Kaibobu. Saya ingin agar ke depan semua pihak bisa menahan diri dan lebih mengutamakan musyawarah. Apa yang dirasakan masyarakat juga menjadi perhatian saya sebagai Bupati,” tambahnya.
Bupati menegaskan telah menginstruksikan seluruh kepala desa dan raja di Kabupaten SBB agar selalu berkoordinasi dengan Pemda sebelum mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik bisa diselesaikan lebih awal melalui dialog.
“Kita harus biasakan duduk bersama, baik masyarakat, pemerintah desa, Pemda, maupun Kodim, supaya masalah bisa selesai dengan kepala dingin. Jangan sampai akses jalan umum terganggu karena dampaknya menyangkut keselamatan banyak orang,” tegasnya.
Bupati juga mengajak masyarakat Eti Waisamu dan Kaibobu untuk tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan mengedepankan komunikasi demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Barat. (PT)
