Home / DPRD Kota Ambon

Sabtu, 14 November 2026 - 09:37 WIB

DPRD Kota Ambon Gelar Bimtek Sinkronisasi Pokir, Perkuat Perencanaan Pembangunan Daerah

oplus_2

oplus_2

AMBON, PT-  DPRD Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, Sabtu (14/11/2026), bertempat di Hotel Santika Ambon.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam mengoptimalkan penyusunan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) agar selaras dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon.

Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan arah, tujuan, strategi, serta kebijakan pemerintah dalam periode tertentu.

Menurutnya, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki peran strategis untuk terlibat secara substantif dalam proses perencanaan pembangunan melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyusunan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Usulan pokok-pokok pikiran harus sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, serta dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Alfian.

Ia mengatakan, Bimtek tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meninjau kembali mekanisme, tahapan dan regulasi pengelolaan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Ambon.

Baca Juga  Bapemperda Gelar Rapat Bahas Ranperda Prioritas Bersama Kanwil Kemenkum Maluku

Kedua, meningkatkan kualitas penjaringan, penghimpunan dan pengusulan aspirasi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon dalam proses perencanaan pembangunan.

Peserta kegiatan terdiri dari anggota DPRD Kota Ambon, pendamping reses dan staf Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela menegaskan, DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Menurutnya, salah satu instrumen strategis DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan mendukung perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan pokok-pokok pikiran.

Ia menegaskan, Pokir DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat (RDP), maupun berbagai kegiatan kedewanan lainnya.

Karena itu, tema Bimtek yang diangkat dinilai sangat relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah saat ini.

“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan pokok-pokok pikiran DPRD selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik RKPD, KUA-PPAS maupun APBD, tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku,” ungkapnya.

Baca Juga  Prioritas Program 2025, Nikijuluw: Pembentukan Perda Kota Ambon Fokus pada Anak Jalanan, Smart City, dan Pengawasan Depot Air Minum

Ia menjelaskan, sinkronisasi yang baik sangat diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga berharap kehadiran para narasumber dapat memberikan pendalaman teknis mengenai mekanisme penyelarasan Pokir dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, perspektif pengawasan dan pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dinilai penting agar seluruh anggota DPRD memahami aspek hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan.

“Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh anggota DPRD mengikuti rangkaian kegiatan secara serius, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan serta mencari solusi atas berbagai kendala teknis dalam proses perencanaan pembangunan.

Ia berharap melalui Bimtek ini, penyusunan Pokir DPRD Kota Ambon ke depan semakin berkualitas, terarah, transparan dan dapat terintegrasi dengan program prioritas pemerintah daerah. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Kota Ambon

DPRD Kota Ambon Umumkan Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2025

DPRD Kota Ambon

Wali Kota Ambon Sampaikan Nota Kesepakatan Perubahan APBD 2025: Fokus pada Efisiensi dan 17 Program Prioritas

DPRD Kota Ambon

Komisi III DPRD Ambon Soroti Realisasi PAD dan Retribusi Sampah, Minta Kewenangan Penagihan Diperjelas

DPRD Kota Ambon

DPRD Ambon Ingatkan Denda Sampah Rp1 Juta Perlu Sosialisasi Maksimal agar Tak Jadi Bom Waktu

DPRD Kota Ambon

DPRD Kota Ambon Finalisasi Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok

DPRD Kota Ambon

Bapemperda DPRD Kota Ambon Komitmen Kaji Sejumlah Perda Yang Tidak Relevan

DPRD Kota Ambon

Esok, Komisi I DPRD Kota Ambon Akan On The Spot Terkait Sengketa Tanah di Halong dan Batu Merah

DPRD Kota Ambon

DPRD Kota Ambon Mediasi Hak Pesangon Karyawan Outsourcing PLN, Pormes :  PT Almira Siap Lunasi Secara Bertahap