Ambon –PT – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, meminta pemerintah daerah dan pihak investor lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja untuk proyek strategis nasional, termasuk proyek migas Blok Masela, sehingga masyarakat Maluku dapat mempersiapkan diri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Kamis (4/6/2026), Noach mengaku hingga saat ini belum melihat adanya informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja dari operator proyek tersebut.
“Sampai sejauh ini saya belum bisa banyak bicara soal kesiapan pemerintah daerah menyiapkan tenaga kerja, karena saya belum melihat ada informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja di sana.
Kalau kita bicara kebutuhan operator, harus ada informasi yang disampaikan sehingga kompetensi yang dibutuhkan benar-benar diketahui,” ujarnya.
Menurutnya, sebelum pelaksanaan proyek berjalan lebih jauh, investor dan operator perlu melakukan sosialisasi melalui diskusi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat.
Langkah itu penting agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan.
Ia mencontohkan, informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja seperti tukang las, teknisi pipa, maupun berbagai profesi lainnya harus disampaikan secara terbuka.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri.
“Yang paling penting adalah sertifikat kompetensi. Kalau masyarakat sudah tahu kebutuhan tenaga kerja apa saja, mereka bisa mengikuti pelatihan yang tepat sehingga saat dibutuhkan mereka sudah siap,” katanya.
Noach juga menilai perlu ada pemetaan kebutuhan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga tahap produksi. Menurutnya, informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta jenis kompetensinya harus diketahui sejak awal agar program pelatihan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.
“Harus dijelaskan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan pada masa konstruksi, kemudian saat produksi, dan kompetensi apa saja yang diperlukan pada masing-masing tahap itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, tenaga kerja dari luar daerah umumnya telah memiliki informasi dan kesiapan yang lebih baik karena dekat dengan sumber informasi dari investor maupun operator proyek. Karena itu, masyarakat Maluku tidak boleh tertinggal akibat minimnya akses informasi.
Terkait persentase tenaga kerja lokal yang akan terserap dalam proyek tersebut, Noach mengaku DPRD Maluku belum memperoleh data resmi. Namun demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek agar masyarakat Maluku mendapat kesempatan kerja yang optimal.
“Pengangguran di Maluku masih cukup tinggi. Karena itu, setiap informasi terkait pelatihan pasti diminati masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelatihan yang diikuti benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang nantinya tersedia,” katanya.
DPRD Maluku, lanjut Noach, akan terus mengawasi proses penyiapan tenaga kerja lokal agar manfaat proyek strategis nasional dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Maluku, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.(PT)
