Ambon, PT- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi menegaskan komitmen pihaknya, untuk memastikan kuota dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Maluku tetap terjaga, khususnya bagi 11 kabupaten/kota yang memiliki tantangan geografis, sebagai wilayah kepulauan.
Hal tersebut disampaikan Irawadi kepada wartawan di Ambon, Jumat (17/4/2026), setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ESDM di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“BBM merupakan kebutuhan vital yang berpengaruh langsung terhadap seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pemerintahan, hingga transportasi,” kata dia.
Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa kuota BBM untuk Maluku kerap mengalami fluktuasi.
Karena itu, Komisi II berkomitmen untuk memastikan jatah BBM tidak berkurang setiap tahun, meskipun penetapannya didasarkan pada jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah pusat, melalui kementerian terkait.
“BBM ini faktor utama yang menggerakkan aktivitas di Maluku, sehingga kuotanya harus tetap terjaga,” ujar Irawadi.
Selain persoalan kuota, Irawadi juga menyoroti tantangan distribusi BBM di wilayah Maluku yang berciri kepulauan.
Ia menjelaskan, bahwa proses pendistribusian sangat bergantung pada kondisi cuaca, serta kelancaran transportasi laut dan darat.
Ia mencontohkan, pada Desember lalu terjadi keterlambatan distribusi BBM ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga sekitar satu minggu akibat cuaca buruk.
“Kondisi tersebut sempat menyebabkan kelangkaan BBM di Tiakur, ibu kota kabupaten, yang berdampak pada melonjaknya harga eceran hingga mencapai Rp30 ribu per liter untuk jenis Pertamax,” beber Irawadi.
Tak hanya itu, kendala infrastruktur seperti jalan rusak, longsor, hingga jembatan putus di sejumlah wilayah juga turut memperlambat distribusi, terutama di daerah pelosok.
Di sisi lain, keterbatasan armada pengangkut BBM juga menjadi persoalan. Irawadi mengungkapkan, bahwa jumlah mobil tangki yang tersedia, baik milik Pertamina maupun pihak swasta, masih belum mencukupi kebutuhan distribusi di Maluku.
“Kami pun telah berkoordinasi dengan Pertamina serta perusahaan terkait, termasuk PT. Elnusa Patraniaga, dan PT. Patra Logistik, guna membahas penambahan armada transportasi BBM,” sebut dia.
Irawadi mencontohkan, distribusi BBM untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang masih disuplai dari Depot Masohi.
Jarak tempuh menuju Piru yang mencapai tiga hingga lima jam dinilai Irawadi, memengaruhi kelancaran pasokan BBM di wilayah tersebut.
“Rentang kendali distribusi ini cukup panjang dan menjadi tantangan tersendiri,” katanya.
Irawadi menegaskan, bahwa Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan terus mengawal tiga aspek utama terkait BBM, yakni ketersediaan kuota, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Meski demikian, dia memastikan, pemerintah pusat telah menjamin ketersediaan BBM di Maluku tetap aman. Sistem cadangan pasokan disebut disiapkan untuk jangka waktu sekitar 20 hari, dan diperbarui secara berkala guna mengantisipasi berbagai kendala distribusi, termasuk dampak situasi global.
“Kami pastikan pengawasan terus dilakukan, agar masyarakat tidak terdampak, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” tandasnya. (PT)
