Ambon, PT- Dinilai tidak berpihak bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite menuai kritik dari DPRD Maluku.
Pernyataan ini diakui Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, kepada media di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, kenaikan harga Dexlite tidak sejalan dengan kebijakan pemangkasan usulan kuota BBM subsidi dari pemerintah daerah.
“Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan BBM subsidi dari pemda. Dampaknya, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata,” ujarnya.
Ia berkata, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap daya beli masyarakat maupun kondisi produksi di daerah. Dampaknya mulai dirasakan, salah satunya penurunan harga komoditas lokal.
Ia menyebut, harga kopra di Maluku Tengah dilaporkan turun hingga Rp 900 per kilogram. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri berpotensi memperlambat perputaran ekonomi. Ia menjelaskan, sebagian besar aktivitas ekonomi di daerah masih ditopang oleh sektor swasta.
“Kalau swasta mulai melakukan efisiensi, dampaknya bisa ke pemutusan hubungan kerja dan penurunan ekonomi secara luas,” katanya.
Untuk itu, Ia mengingatkan pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terkait BBM. Ia menegaskan, setiap keputusan di sektor energi memiliki dampak luas, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku.(PT)
