Ambon, pusartimur.com – DPRD Maluku melalui Komisi III menggelar rapat koordinasi dengan Panca Karya terkait rencana pembukaan jalur pelayaran baru yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh KMP Ferry. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Maluku serta memperbaiki layanan transportasi laut bagi masyarakat.
Dalam rapat yang digelar di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (22/1/2025), anggota Komisi III DPRD Maluku Rovik Afifudin menyampaikan bahwa terdapat lima jalur baru yang diusulkan dengan dua jalur tambahan yang telah diajukan kepada ASDP dan Dinas Perhubungan. Jalur-jalur ini nantinya akan masuk dalam tender yang diikuti oleh Panca Karya, ASDP, dan perusahaan pelayaran swasta.
Saat ini, tersedia 9 kapal operasional, dengan 8 kapal aktif berlayar, lima di antaranya mendapat subsidi, sementara tiga lainnya beroperasi secara komersial. Satu kapal telah dikembalikan ke Lelemuku.
Selain itu, subsidi doking kapal menjadi salah satu perhatian utama. Meskipun biaya doking kapal mendapat dukungan dari pemerintah, ada perbedaan antara perhitungan subsidi pemerintah dan kondisi aktual di lapangan yang perlu diselesaikan agar tidak merugikan operator pelayaran.
Menanggapi pertanyaan mengenai KM Bahtara Nusantara, kapal yang melayani Banda – Tual, Afifudin menjelaskan bahwa kapal tersebut siap beroperasi setelah menyelesaikan proses doking.
Sementara itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan usulan dari kabupaten mengenai KM Tanjung Sole, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan jalur Loliama. Analisis lebih lanjut dilakukan agar kehadiran kapal ini tidak merugikan operator pelayaran yang ada.
Proses pengajuan jalur pelayaran baru dilakukan bertahap, dimulai dari Kabupaten, kemudian ke Provinsi, hingga akhirnya disetujui Pemerintah Pusat. Selain itu, beberapa dermaga sedang dalam tahap pembangunan untuk mendukung rute baru ini. Jika diperlukan, usulan tambahan dermaga akan diajukan guna meningkatkan efisiensi operasional.
DPRD Maluku bersama Pemerintah Daerah dan Pusat terus berkoordinasi agar jalur pelayaran baru ini dapat segera terealisasi. Dengan adanya jalur baru ini, diharapkan aksesibilitas masyarakat di wilayah kepulauan Maluku semakin meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperbaiki konektivitas antarwilayah. (PT)
