Namlea,Pusartimur.com- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru menggelar Rapat Pleno, Selasa (21/5/2024) di ruang pertemuan Bupati Buru, Namlea.
Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi, dan mengkoordinasikan langkah-langkah konkret yang ditetapkan melalui program kerja tahunan, guna mempercepat
perluasan akses keuangan bagi masyarakat Kabupaten Buru.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Buru yang diwakili oleh Asisten
1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nawawi Ibrahim Tinggapy menekankan
pentingnya akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu pilar utama
dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Kami berkomitmen untuk
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Buru. Akses
keuangan yang lebih luas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD bertujuan untuk merumuskan
program kerja peningkatan akses Keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, melalui kolaborasi antara
pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan stakeholder
lainnya yang tergabung dalam TPAKD Kabupaten Buru, antara
lain:
1. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan
menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka
pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, mendorong optimalisasi
potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan
pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha
rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
2. Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat
literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di
daerah.
Stella M. Mattitaputty dalam arahan dan sambutannya mewakili Kepala OJK Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buru yang telah ikut mendorong percepatan peningkatan inklusi keuangan melalui pembentukan TPAKD dan penetapan program kerja yang berlangsung hari ini. Matitaputty menyampaikan bahwa TPAKD merupakan salah satu upaya strategis mendukung tercapainya pemenuhan target indeks
inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir tahun 2024 sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang pada akhirnya memberikan
dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Mattitaputty menggarisbawahi peran penting TPAKD
dalam upaya peningkatan kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan
berbagai program prioritas dan inisiatif Pemerintah Daerah termasuk
program kerja kolaborasi antar OPD melalui TPAKD Kabupaten Buru, yang
siap didukung penuh oleh OJK.
Kolaborasi program kerja antar OPD ini akan lebih memberikan daya dorong yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Buru.
Hasil rapat pleno TPAKD Kabupaten Buru akan memprioritaskan
penguatan kapasitas kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan dan peningkatan literasi keuangan dalam hal pengelolaan
keuangan usaha yang lebih baik.
Selain itu, harapan terhadap program kerja TPAKD dari anggota tim salah satunya Dinas Perikanan yang saat ini melihat potensi budidaya perikanan nila melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian memberikan dampak ekonomi bagi petani dan nelayan
Rektor Universitas IQRA Buru juga menyampaikan pentingnya
kolaborasi OJK, BI dan Lembaga Pendidikan untuk melakukan sosialisasi
dan edukasi keuangan kepada Gen Z dan milenial menjadi hal penting yang
harus menjadi bagian dari program kerja TPAKD Buru.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Roni Nazra selaku Pengarah TPAKD, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa TPAKD merupakan forum
koordinasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku
kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung kemandirian
daerah dan ke depan perluasan akses Keuangan membutuhkan strategi dan
inovasi yang tepat agar masyarakat dapat lebih memahami dan memiliki
akses seluas-luasnya ke produk jasa keuangan. (PT-01).
