Ambon, Pusartimur.com – Dugaan Pelanggaran Pemilu di Pulau Buru telah terjadi saat berlangsung Pilkada. Juru Bicara Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru atas nama Muhammad Daniel Rigan dan dr. Udanti Harjo Abukasim (Mandat), Rony Ternate menyatakan perlu adanya evaluasi kinerja Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) di kabupaten Buru.
Pernyataan ini diakuinya kepada awak media di salah satu kafe di Kota Ambon, Rabu 18 Desember 2024.
“Kami memperoleh informasi bahwa Ketua KPU Kabupaten Buru diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, melanggar aturan dasar Pemilu. Selain itu, di beberapa TPS, kami menemukan kejanggalan di mana suara yang seharusnya ada justru tidak tercatat sama sekali. Kami menempatkan saksi di TPS, dan hasil ini jelas mencurigakan serta mengindikasikan adanya pelanggaran,” jelasnya.
Dipaparkan, hal ini bukan sekadar soal kalah atau menang dalam Pilkada, melainkan soal menjaga demokrasi dari degradasi.
“Pelanggaran ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menjadi ancaman bagi masa depan Pemilu yang jujur dan adil di Maluku,” tukasnya.
Dilanjutkan, pihaknya menyerukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku untuk menjalankan tugasnya dengan tegas. Jika Bawaslu tidak mampu menjaga integritas Pemilu, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan hilang. “Prinsip luber jurdil harus ditegakkan tanpa kompromi, karena hanya dengan itu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan” tuturnya.
Ditambahkan, pihaknya telah mengambil langkah Hukum dan Komitmen MDW
Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya memahami pentingnya menjaga marwah demokrasi melalui jalur hukum.
“Dugaan pelanggaran ini harus diusut tuntas, bahkan jika perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MDW berkomitmen untuk mengawal setiap langkah hukum dan memastikan hak suara masyarakat dihormati,” pungkasnya.
Maka itu, pihaknya mengajak mahasiswa dan generasi muda Maluku untuk memahami pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Edukasi tentang hak suara, mekanisme Pemilu, dan hukum sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh praktik curang.
“Kami mengingatkan masyarakat Buru agar tidak berkecil hati. Perjuangan ini bukan hanya tentang hasil Pilkada, tetapi juga tentang menjaga integritas demokrasi di Maluku. Kami akan terus memantau dan mengawal proses ini demi masa depan yang lebih baik,” tandasnya. (PT-01).
