Home / DPRD Kota Ambon

Selasa, 17 November 2026 - 03:36 WIB

APBD Ambon 2027 Turun 16,77 Persen, Bodewin Wattimena Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,69 Persen

oplus_2

oplus_2

AMBON, PT-  Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (16/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa. Turut hadir Ketua DPRD Mourits L. Tamaela, Wakil Ketua II Patrick Moenandar, Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPRD Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Bodewin menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat.

“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dan menyelaraskan tema kebijakan fiskal nasional, yakni Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, Pemkot Ambon menetapkan arah kebijakan pembangunan 2027 melalui tema Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif untuk Ambon Berdaya Saing.

Bodewin mengatakan, arah kebijakan tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Pemahaman ini harus kita pahami sebagai dorongan untuk memperbaiki cara kita dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita untuk dikelolanya,” tandasnya.

Baca Juga  PT Jasa Raharja Paparkan Persiapan Menghadapi Idulfitri 2025 Sekaligus Umumkan Program Mudik Gratis

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi kemampuan fiskal daerah harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang cermat. Karena itu, belanja daerah tidak boleh terserap untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak nyata.

Setiap rupiah anggaran, lanjutnya, harus mempertimbangkan aspek manfaat, efektivitas, serta kontribusinya terhadap pencapaian prioritas pembangunan Kota Ambon.

Dalam penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD 2027, Wali Kota turut memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi sasaran pembangunan Kota Ambon.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,69 persen. Target tersebut mengacu pada kinerja ekonomi Kota Ambon pada kuartal II sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,36 persen secara tahunan atau year-on-year.

Sementara itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan berada pada angka 4,90 persen atau tetap di bawah lima persen.

Untuk inflasi daerah, Pemkot Ambon menargetkan pengendalian pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen melalui empat strategi utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan dengan angka 11,67 persen. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mendorong penguatan sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kreatif guna membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Dari sisi keuangan daerah, Ranperda APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 dirancang dengan sejumlah penyesuaian dan efisiensi belanja.

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.167.823.088.845 atau sekitar Rp1,167 triliun. Angka tersebut turun 1,95 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai sekitar Rp1,190 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp906,76 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.141.073.088.845 atau sekitar Rp1,141 triliun. Jumlah ini mengalami penyesuaian turun 16,77 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp1,332 triliun.

Baca Juga  Konflik Internal di SD 90 Wayame: Mediasi dan Solusi untuk Keharmonisan Sekolah

Alokasi belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp973,99 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp75,84 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Ambon menganggarkan pembiayaan neto sebesar Rp55,75 miliar. Komponen tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,10 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp56,85 miliar.

Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar 2,48 persen dari pendapatan daerah.

Bodewin memastikan besaran defisit tersebut masih berada dalam batas toleransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026.

“Langkah ini kita ambil sembari berharap adanya relaksasi transfer keuangan ke daerah dari pemerintah pusat. Jika kita tidak berani mengambil langkah ini, kita akan kesulitan melaksanakan berbagai program prioritas,” ujar Wali Kota.

Di akhir penyampaiannya, Bodewin berharap proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon dapat berjalan lancar.

Ia menargetkan Ranperda APBD 2027 dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu, yakni paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, ketepatan waktu penetapan APBD sangat penting agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah pada 2027 dapat berjalan sesuai perencanaan.

Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon.

Penyerahan dokumen tersebut menjadi tahapan awal bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk melakukan pembahasan sebelum Ranperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Kota Ambon

Front Demokrasi Maluku Ancam Gelar Demo Besar di Kantor BPN Ambon

DPRD Kota Ambon

Pemberlakuan Makanan Gizi Gratis Kreatif di Sekolah, Komisi II DPRD Kota Ambon Segera On The Spot

DPRD Kota Ambon

Resmi DPP Partai NasDem Rekomendasi Bodewin -Elly Maju Pilwalkot 2024

DPRD Kota Ambon

Rekomendasi DPRD Kota Ambon, Far- Far :  Tingkatkan Kualitas LKPJ dan Koordinasi OPD untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

DPRD Kota Ambon

Far – Far :  Komitmen Kawal Isu Lingkungan dan Dorong Investasi

DPRD Kota Ambon

Pemkot Ambon Serahkan Tiga Ranperda untuk Dibahas pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025

DPRD Kota Ambon

DPRD Ambon Desak Polisi Usut Penyebab Kebakaran Hutan, Pembukaan Lahan dengan Membakar Disorot

DPRD Kota Ambon

Komisi II DPRD Ambon Tindaklanjuti Perseteruan SD Inpres 24 dan SD 39, Dinas Pendidikan Akan Cek Akar Masalah