Home / Hukum dan Kriminal

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:08 WIB

Dugaan Korupsi ADD dan DD Desa Seruawan 2024 Masuk Tahap Penyidikan di Polres SBB, PKN Masih Berproses di Inspektorat

Foto ilustrasi

Foto ilustrasi

AMBON PT – Dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kini telah memasuki tahap penyidikan di Polres Seram Bagian Barat.

Kasus tersebut merupakan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat yang kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/6/2026), membenarkan bahwa hasil temuan terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Seruawan telah disampaikan kepada Polres Seram Bagian Barat.

Baca Juga  Indosat Perluas Jaringan di Indonesia Timur, Hadirkan Akses Digital Lebih Merata

“Untuk proses hukumnya, silakan ditanyakan langsung ke Polres Seram Bagian Barat, tepatnya kepada Kasat Reskrimsus,” ujar Maruapey.

Saat ditanya mengenai nilai dugaan kerugian yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp500 juta, Maruapey tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia kembali menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, Kasat Reskrimsus Polres Seram Bagian Barat, Ipda Boyke Nanulaita, saat dikonfirmasi pada hari yang sama, menyatakan bahwa perkara dugaan korupsi ADD dan DD Desa Seruawan telah memasuki tahap penyidikan.

“Kasus ADD dan DD Seruawan sudah disidik. Hanya saja masih dalam proses PKN di Inspektorat Seram Bagian Barat,” jelas Nanulaita.

Baca Juga  KONDISI PASCA-ERUPSI AMAN, RUTE PENERBANGAN AMBON–JAKARTA–AMBON KEMBALI NORMAL

Ia menambahkan bahwa informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan perkara tersebut dapat dikonfirmasi melalui Humas Polres Seram Bagian Barat.

Proses Perhitungan Kerugian Negara (PKN) oleh Inspektorat SBB menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Hasil PKN nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. (PT)

Share :

Baca Juga

Headline

TIDAK ADA TEMPAT AMAN BAGI BURONAN – TIM INTELIJEN KEJARI TANIMBAR TANGKAP DPO MARKUS SILETTY, S.E.

Hukum dan Kriminal

KAJATI AGOES SP APRESIASI BIRO PERENCANAAN KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI MALUKU

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU BERIKAN PENERANGAN HUKUM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI DESA HUNUTH–DURIAN PATAH

Hukum dan Kriminal

DUGAAN KORUPSI TATA KELOLA KEUANGAN PT.DOK WAIAME AMBON, RESMI DITINGKATKAN KE PENYIDIKAN

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU HADIRI PEMBUKAAN RAKERNAS 2026 OLEH JAKSA AGUNG ST BURHANUDIN

Hukum dan Kriminal

Jurnalis Perempuan Hadapi Ancaman KBGO, Literasi Digital Dinilai Jadi Benteng Perlindungan

Headline

KAJATI MALUKU  LANTIK ASPIDUM KEJATI MALUKU DAN KAJARI MALUKU TENGGARA

Hukum dan Kriminal

PERDANA RAPAT PAKEM, ASINTEL DIKY OKTAVIA : SATUKAN PERSEPSI, PASTIKAN TIDAK ADA TEMPAT BAGI ALIRAN SESAT DI MALUKU