Ambon, PT- Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa keterbatasan lahan tidak menjadi penghalang bagi Kota Ambon untuk berkontribusi dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Pernyataan ini disampaikan Wattimena usai menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Kementerian Pertanian RI yang berlangsung di Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon telah menjalin kerja sama strategis dengan TNI dan Polri dalam pengembangan padi gogo (padi ladang). Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 12 hektare lahan di Kota Ambon telah dimanfaatkan untuk pertanian, dan sebagian lokasi telah memasuki masa panen.
“Ini membuktikan bahwa meskipun lahan terbatas, dengan sinergi TNI, Polri, penyuluh pertanian, dan petani, Kota Ambon tetap mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Wattimena.
Wattimena berharap, para pemilik lahan kosong, termasuk pemerintah desa atau negeri, dapat membuka diri untuk bekerja sama dengan Pemkot Ambon.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mengambil alih kepemilikan lahan, melainkan hanya memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian produktif.
“Penyuluh pertanian siap mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberdayaan petani, hingga masa panen,” jelasnya.
Selain padi, Wali Kota Ambon juga menyoroti tingginya harga cabai yang menjadi salah satu pemicu utama inflasi di Kota Ambon. Harga cabai di pasaran kerap mencapai Rp80.000 hingga Rp120.000 per kilogram.
Kebutuhan cabai Kota Ambon tercatat mencapai 1.080 ton per tahun, sementara produksi lokal baru berkisar 40–50 ton. Artinya, lebih dari 1.030 ton cabai masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Ini seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat. Menanam cabai, bahkan di pekarangan rumah, dapat memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan,” ungkap Wattimena.
Ia menambahkan, harga cabai di tingkat petani berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, sehingga memberikan potensi keuntungan yang cukup besar.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2026 akan menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian kepada seluruh kelompok tani. Bantuan ini ditujukan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, serta menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
“Tugas pemerintah adalah mendorong dan memfasilitasi. Produksi harus meningkat, biaya ditekan, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” tutup Wattimena. (PT)
