Home / DPRD Kota Ambon / Hukum dan Kriminal

Rabu, 17 September 2025 - 14:31 WIB

Pormes Desak Penegakan Hukum Tegas Atasi Konflik di Hunuth Ambon

oplus_0

oplus_0

Ambon, PT-  Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menyikapi konflik yang kembali terjadi di kawasan Hunuth. Menurutnya, konflik yang muncul saat ini merupakan rangkaian dari kejadian sebelumnya, seperti di kawasan Air Besar (Arbes) dan Silo.

Pormes menilai, selama ini tidak ada efek jera bagi para pelaku kerusuhan karena sebagian besar kasus kekerasan hanya dibiarkan setelah situasi dianggap aman. Hal ini, katanya, berpotensi memicu tindakan serupa di masa depan.

“Kalau pelaku tindak kekerasan tidak diproses sesuai aturan hukum, maka akan ada peluang orang lain menggunakan massa untuk melakukan kekerasan tanpa takut hukum. Kehadiran negara dan kepolisian penting, bukan hanya memberi rasa aman, tapi juga kepastian hukum,” tegas Pormes kepada media di DPRD Kota Ambon, Rabu 17 September 2025.

Baca Juga  Survey Jalur Bersama Korlantas Polri, Upaya PT Jasa Raharja Cegah Kecelakaan di  Idulfitri 2025

Ia menekankan, siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus ditetapkan sebagai tersangka agar ada efek jera. Apalagi dengan adanya rekaman video maupun foto melalui media sosial, wajah-wajah pelaku bisa dijadikan petunjuk awal untuk penyelidikan.

Dalam rapat Komisi I DPRD Kota Ambon, Pormes menyebutkan empat poin rekomendasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota, yakni:

1. Menjaga kenyamanan dan ketertiban di Hunuth maupun seluruh wilayah Kota Ambon.

2. Mendorong pendalaman penyelidikan terkait kemungkinan adanya tersangka baru atau keterangan tambahan dalam kasus pengrusakan.

Baca Juga  BPJN Maluku dan Pemda Maluku Gelar Pesta Kembang Api Akhiri Tahun 2024 di Tiga Zona Waktu

3. Berkoordinasi dengan pemerintah kota dan Polresta Ambon untuk membangun pos-pos penjagaan permanen, terutama di titik rawan: perempatan Silo, pertigaan Air Besar, dan Hunuth.

4. Mengajak semua pihak, termasuk insan pers, untuk turut menjaga ketertiban agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Menurut Pormes, potensi kerawanan di wilayah perbatasan, seperti Silo yang berbatasan antara pemukiman Muslim dan Kristen, perlu mendapat perhatian serius. “Konflik bisa saja bukan karena agama, tapi dipicu hal lain seperti miras atau balapan liar. Karena itu, pencegahan harus dilakukan bersama,” tutupnya. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Kota Ambon

Konflik Internal di SD 90 Wayame: Mediasi dan Solusi untuk Keharmonisan Sekolah

Hukum dan Kriminal

Soal Proses Hukum Dana BOSSMAN. 3 SBB, Lewakabessy: Perlu Ditindak Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku

DPRD Kota Ambon

Gunawan : Dishub Harus Tegas Tertibkan Terminal Bayangan di Kota Ambon

DPRD Kota Ambon

DPRD Kota Ambon Tegaskan Komitmen Berantas Parkir Liar dan Jukir Ilegal

DPRD Kota Ambon

Pormes : Fraksi Partai Golkar Apresiasi Kinerja Penjabat Walikota Ambon dan Suksesnya Pemilukada

Hukum dan Kriminal

KAJATI LANTIK WAKAJATI DAN SEJUMLAH PEJABAT ESSELON III LINGKUP KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

DPRD Kota Ambon

Gaspersz : Penetapan Wali Kota Terpilih 2025-2030, Paripurna Pengumuman Dilaksanakan Besok

DPRD Kota Ambon

Fraksi NasDem Komit Dukung Pemerintah Kota Ambon, Tapi Kritisi Kenaikan Retribusi Sampah hingga 500%