Ambon, PT- Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Ambon terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting yang dihadiri pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa/negeri, kepala puskesmas, tokoh agama,di Ambon Rabu 8/4/2025.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Ambon Lisa Wattimena menyampaikan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi ancaman serius bagi masa depan bangsa karena berdampak pada kecerdasan, kesehatan, hingga produktivitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan PKK Kota Ambon bersama pemerintah dalam menekan angka stunting. Di antaranya melalui sosialisasi pola asuh, edukasi gizi seimbang dengan konsep “Isi Piringku”, penguatan posyandu, serta kunjungan lapangan untuk memantau tumbuh kembang anak.
PKK juga menggandeng berbagai dinas terkait dalam intervensi lintas sektor, seperti Dinas Pertanian dengan program B2SA, Dinas Kesehatan terkait imunisasi dan layanan posyandu, Dinas Perikanan melalui kampanye gemar makan ikan, hingga Dinas Sosial dalam edukasi kepesertaan BPJS. Selain itu, Dinas DP3MD dan Dinas PPKB turut dilibatkan dalam isu perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga.
Dalam pelaksanaannya, bantuan nutrisi berupa susu dan bahan makanan juga diberikan kepada balita stunting. Bantuan tersebut bersumber dari dana “orang tua asuh” yang dikumpulkan secara sukarela oleh anggota PKK.
“Memang idealnya kita menyediakan makanan bergizi siap saji, tetapi karena keterbatasan fasilitas dapur yang memenuhi standar, saat ini bantuan masih berupa susu yang diberikan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Data terbaru per Februari 2026 menunjukkan jumlah kasus stunting di Kota Ambon sebanyak 271 kasus, terdiri dari 80 balita sangat pendek dan 191 balita pendek, dengan prevalensi 1,58 persen. Angka ini menunjukkan adanya penurunan, meskipun dinilai belum signifikan.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti bahwa kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan telah memberikan dampak, namun masih perlu ditingkatkan.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab PKK semata, melainkan seluruh perangkat daerah yang memiliki program dan anggaran terkait. PKK, kata dia, berperan sebagai mitra pemerintah yang fokus pada edukasi dan pendampingan masyarakat di lapangan.
“PKK tetap semangat membantu pemerintah, meskipun dengan keterbatasan. Bahkan sering kali kader turun ke lapangan dengan biaya sendiri demi memastikan anak-anak mendapat perhatian yang layak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masa depan anak-anak Kota Ambon berada di tangan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Melalui forum Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 ini, diharapkan terjadi penyelarasan data, penetapan prioritas intervensi, serta penguatan konvergensi lintas sektor agar program penanganan stunting lebih tepat sasaran.
“Kita ingin Ambon turut melahirkan generasi emas Indonesia 2045. Ini harus dimulai dari sekarang, dari kerja bersama dan kepedulian kita semua,” tutupnya. (PT)
