Ambon, PT- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra, Jhon Laipenny, menegaskan pentingnya kesiapan Pertamina, Bulog, dan mitra teknis lainnya dalam menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan.
Jhon Laipenny menyampaikan, dalam rapat pembahasan sebelumnya, seluruh mitra Komisi II telah menyatakan kondisi distribusi dan pasokan berada dalam keadaan aman. Namun, Komisi II tetap melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi gangguan seperti yang pernah terjadi pada akhir tahun lalu.
“Kalau memang kondisi di lapangan ternyata tidak aman, kami tidak segan untuk memanggil kembali para mitra ke Komisi II,” tegasnya kepada media di Gedung DPRD Maluku, Senin (2/2/2026).
Ia mengingatkan pengalaman pada Desember lalu, saat PLN menyampaikan bahwa perbaikan jaringan listrik akan selesai sebelum perayaan Natal. Namun pada kenyataannya, pemadaman listrik masih terjadi hingga Hari Raya Natal, meskipun telah dilakukan klarifikasi setelahnya.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting agar seluruh mitra bekerja lebih ekstra menjelang Ramadan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
Komisi II DPRD Maluku, lanjutnya memastikan bahwa stok BBM dan bahan pokok harus tersedia, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Sementara itu, pengawasan terhadap kenaikan harga akan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang bermitra dengan Komisi III DPRD Maluku.
“Komisi III nantinya akan melakukan rapat internal dengan mitra terkait untuk membahas pengendalian harga dalam satu hingga dua minggu ke depan,” jelasnya.
Terkait kelangkaan BBM dan beras yang sempat terjadi di Maluku Barat Daya (MBD), Jhon menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena kekurangan stok, melainkan akibat kendala transportasi dan cuaca ekstrem.
“Stok tersedia, tetapi alat angkut terkendala. Perhitungan transportasi kurang tepat, ditambah cuaca buruk sehingga distribusi tidak berjalan optimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, faktor cuaca memang sulit diprediksi, namun koordinasi antarinstansi harus terus ditingkatkan agar hambatan distribusi tidak kembali terulang. (PT)
