AMBON, PT – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, ST, SH, meminta agar penyusunan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan ketepatan distribusi anggaran di 11 kabupaten/kota harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Benhur setelah DPRD Provinsi Maluku menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Provinsi Maluku dalam rapat paripurna.
Dalam dokumen tersebut, postur anggaran yang direncanakan mencapai sekitar Rp2,39 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, alokasi belanja modal hanya direncanakan sekitar Rp70 miliar.
Besaran belanja modal tersebut dinilai menjadi salah satu poin penting yang perlu dicermati, mengingat Maluku memiliki wilayah geografis kepulauan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Menanggapi kondisi tersebut, Benhur mengatakan DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh karena dokumen KUA-PPAS baru saja diserahkan. Namun, seluruh komponen anggaran akan dikaji, terutama menyangkut kemampuan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.
“ Tentu aspek substansial yang akan dilihat dari kemampuan APBD kita terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tentu terarah dan pro kepada rakyat,” kata Benhur kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD Maluku 2027.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang akan menjadi perhatian DPRD adalah pola distribusi belanja daerah. Menurutnya, alokasi anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan setiap wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemerataan infrastruktur, lanjutnya, harus menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap kabupaten/kota memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
DPRD, kata Benhur, dalam waktu dekat akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi dan catatan resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam proses pembahasan anggaran.
Ia juga memastikan DPRD menargetkan penetapan APBD Maluku Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026.
“Target kita APBD tahun 2027 akan diselesaikan pada 30 November 2026,” tegasnya.
Benhur menambahkan, keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemerataan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah daerah dan DPRD lebih cermat dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran.
Baginya, anggaran pembangunan merupakan sumber pembiayaan yang harus didistribusikan secara proporsional agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Maluku.
Karena itu, ia meminta seluruh anggota DPRD turut mencermati proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sudah mempertimbangkan itu sesungguhnya untuk memberi suatu penegasan dalam daftar inventarisasi masalah. Sehingga kami minta seluruh anggota DPRD untuk melakukan proses distribusi dengan mengungkapkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaannya,” ujarnya.
Benhur berharap, melalui pembahasan KUA-PPAS secara cermat dan terukur, APBD 2027 nantinya dapat digunakan secara efisien, tepat sasaran serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat di seluruh wilayah Maluku. (PT)








