Home / DPRD Kota Ambon / Hukum dan Kriminal

Rabu, 17 September 2025 - 14:31 WIB

Pormes Desak Penegakan Hukum Tegas Atasi Konflik di Hunuth Ambon

oplus_0

oplus_0

Ambon, PT-  Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menyikapi konflik yang kembali terjadi di kawasan Hunuth. Menurutnya, konflik yang muncul saat ini merupakan rangkaian dari kejadian sebelumnya, seperti di kawasan Air Besar (Arbes) dan Silo.

Pormes menilai, selama ini tidak ada efek jera bagi para pelaku kerusuhan karena sebagian besar kasus kekerasan hanya dibiarkan setelah situasi dianggap aman. Hal ini, katanya, berpotensi memicu tindakan serupa di masa depan.

“Kalau pelaku tindak kekerasan tidak diproses sesuai aturan hukum, maka akan ada peluang orang lain menggunakan massa untuk melakukan kekerasan tanpa takut hukum. Kehadiran negara dan kepolisian penting, bukan hanya memberi rasa aman, tapi juga kepastian hukum,” tegas Pormes kepada media di DPRD Kota Ambon, Rabu 17 September 2025.

Baca Juga  BERKAS PERKARA 3 TERSANGKA TIPIKOR DD DAN ADD NEGERI TIOUW KEMBALI DILIMPAHKAN JPU CABJARI SAPARUA

Ia menekankan, siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus ditetapkan sebagai tersangka agar ada efek jera. Apalagi dengan adanya rekaman video maupun foto melalui media sosial, wajah-wajah pelaku bisa dijadikan petunjuk awal untuk penyelidikan.

Dalam rapat Komisi I DPRD Kota Ambon, Pormes menyebutkan empat poin rekomendasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota, yakni:

1. Menjaga kenyamanan dan ketertiban di Hunuth maupun seluruh wilayah Kota Ambon.

2. Mendorong pendalaman penyelidikan terkait kemungkinan adanya tersangka baru atau keterangan tambahan dalam kasus pengrusakan.

Baca Juga  Peningkatan Kapasitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Ambon: Sinergi Bank Indonesia, OJK, dan Pemkot Ambon

3. Berkoordinasi dengan pemerintah kota dan Polresta Ambon untuk membangun pos-pos penjagaan permanen, terutama di titik rawan: perempatan Silo, pertigaan Air Besar, dan Hunuth.

4. Mengajak semua pihak, termasuk insan pers, untuk turut menjaga ketertiban agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Menurut Pormes, potensi kerawanan di wilayah perbatasan, seperti Silo yang berbatasan antara pemukiman Muslim dan Kristen, perlu mendapat perhatian serius. “Konflik bisa saja bukan karena agama, tapi dipicu hal lain seperti miras atau balapan liar. Karena itu, pencegahan harus dilakukan bersama,” tutupnya. (PT)

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN BERHASIL MENGHADIRKAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEPULAUAN TANIMBAR

Headline

DPO “GS” TERSANGKA DUGAAN KORUPSI PROYEK JALAN INAMOSOL – SBB, BERHASIL DIRUNGKUS KEJAKSAAN

Hukum dan Kriminal

JPU CABJARI SAPARUA LIMPAHKAN BERKAS PERKARA TIPIKOR DD DAN ADD NEGERI TIOUW

Hukum dan Kriminal

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua PN Ambon, Nanang Zulkarnain Faisal Resmi Jabat KPN Klas I A

Hukum dan Kriminal

Kejati Maluku Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi BRI dan Proyek Jalan Namlea, Terima Barang Bukti Rp100 Juta

Hukum dan Kriminal

Kejati Maluku Laksanakan Pelatihan Peningkatan SDM Tim Manajemen Media

Hukum dan Kriminal

Kantor Pertanahan Kota Ambon Tertibkan Aset Pemerintah Provinsi Maluku di Jalan Jenderal Sudirman

DPRD Kota Ambon

Bapemperda DPRD Kota Ambon Komitmen Kaji Sejumlah Perda Yang Tidak Relevan