Home / DPRD Maluku

Kamis, 8 Mei 2025 - 11:16 WIB

Polemik Pengelolaan Pasar Mardika Ambon, Rovik Afifudin: Harus Profesional, Transparan dan Sesuai Prosedur

Ambon, PT- Pengelolaan Pasar Mardika di Kota Ambon masih menjadi tanda tanya besar. Persoalan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku belum menemukan titik terang, sehingga pengelolaan pasar terlihat amburadul dan tidak tertata.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbbar Afifudin, angkat suara terkait polemik tersebut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang profesional dan sesuai prosedur demi kepentingan masyarakat, Kamis 8 Mei 2025.

1. Perlu Kejelasan Legalitas Pengelolaan Pasar Mardika

Rovik menyatakan bahwa polemik antara Pemkot dan Pemprov harus segera diselesaikan melalui koordinasi dan kejelasan mandat. Siapa pun yang diberi tanggung jawab harus memiliki legalitas yang kuat dan sah agar pengelolaan berjalan tertib.

Baca Juga  DPRD Maluku Dorong Perda Konten Lokal untuk Proyek Gas Abadi Blok Masela, Pastikan Masyarakat Nikmati Manfaat Ekonomi

2. Pemkot Ambon Layak Kelola Pasar Secara Langsung

Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, sebelumnya telah melakukan langkah penertiban dan relokasi pedagang ke gedung baru. Rovik menilai Pemkot memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan layak mengelola pasar, selama mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

3. Pengelolaan Harus Bebas dari Kepentingan dan Anasir Negatif

Pasar Mardika adalah pusat ekonomi masyarakat, sehingga harus dikelola secara bersih, jujur, dan profesional. Rovik menekankan pentingnya menjauhkan pengelolaan pasar dari kepentingan kelompok tertentu yang bisa merugikan pedagang dan pembeli.

Baca Juga  Yeremias Minta Gubernur Maluku Evaluasi Kinerja ASN dan OPD di Awal 2026

4. Pasar Mardika Harus Nyaman dan Tertib bagi Penjual dan Pembeli

Rovik juga mengingatkan bahwa pasar bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang publik. Maka kenyamanan, keamanan, dan keteraturan harus dijamin dalam pengelolaannya.

5. Perlu Kajian Serius dari Pemprov Maluku

Jika Pemprov tetap ingin terlibat dalam pengelolaan pasar, maka dibutuhkan kajian mendalam dan rencana strategis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru membingungkan masyarakat.

Sebagai politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rovik menegaskan pentingnya pengelolaan pasar berbasis pelayanan publik dan bukan politik kekuasaan. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Pakai Sistem Timbah danĀ  Layanan Tidak Sesuai Standar, Laipenny Desak Pertamina Tertibkan SPBU di Tiakur

DPRD Maluku

Fraksi Gerindra DPRD Maluku Desak Aparat Hukum Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi

DPRD Maluku

Fraksi PDIP DPRD Maluku Tegas Tolak PT Batu Licin Beroperasi di Kei Besar

DPRD Maluku

Ketua DPRD Maluku Tegaskan Pembentukan Perda Kewenangan Daerah, 15 Ranperda Masuk Propemperda 2026

DPRD Maluku

Komisi III DPRD Maluku Soroti Dugaan Pemotongan Sepihak Dana Nasabah BRI di Negeri Kobi

DPRD Maluku

Anos Yeremias Imbau Masyarakat Cek Prakiraan Cuaca BMKG Sebelum Berlayar ke Maluku Barat Daya

DPRD Maluku

DPRD Maluku Soroti ASN Tersangka Korupsi Proyek Air Bersih Haruku, Minta Pemprov Perketat Seleksi Pejabat

DPRD Maluku

DPRD Maluku Resmi Tutup Masa Persidangan II dan Buka Masa Sidang III Tahun 2026