Ambon, pusartimur.com– Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang memangkas anggaran demi efisiensi dan pembiayaan program prioritasnya menuai protes dari berbagai elemen mahasiswa di seluruh Indonesia.
Pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kecil memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di Maluku.
Di Provinsi Maluku, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa IAIN Ambon menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, kawasan Karang Panjang, Ambon, pada Kamis (20/2/2025) pukul 11.20 WIT.
Para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
Menurut mereka, kebijakan ini memperburuk kondisi masyarakat kecil yang masih terisolir dan belum merasakan pembangunan secara merata. “Yang menderita adalah rakyat kecil. Mereka tidak menikmati pembangunan karena anggaran dipangkas untuk program yang tidak tepat sasaran,” teriak salah satu orator aksi.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka turun ke jalan demi memperjuangkan hak-hak masyarakat yang semakin sulit akibat kebijakan pemangkasan anggaran ini. Mereka berharap agar DPRD Provinsi Maluku dapat meneruskan aspirasi mereka kepada Presiden Prabowo dan mendesak pemerintah untuk menghentikan pemangkasan anggaran.
“Kami hadir di sini untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Hidup makin sulit, pembangunan terhambat, dan kami ingin kebijakan ini dikaji ulang,” kata salah satu demonstran.
Para mahasiswa meminta untuk bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Maluku. Namun, mereka diberitahu bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD sedang berada di Jakarta menghadiri pelantikan Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa, yang dilantik Presiden Prabowo pada hari yang sama.
Meskipun demikian, mahasiswa tetap berupaya masuk ke ruang rapat paripurna. Setelah komunikasi antara Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Maluku, Una Asagaaff, dengan pimpinan dewan, akhirnya hanya 15 orang perwakilan pendemo yang diizinkan masuk. Namun, sebagian besar pendemo tetap bersikeras agar seluruh peserta aksi diberikan kesempatan yang sama.
“Jika kami tidak diperkenankan masuk, kami akan tidur di depan pintu utama Kantor DPRD Maluku sampai aspirasi kami didengar dan ditindaklanjuti,” tegas para pendemo.
Aksi demonstrasi di Maluku menjadi salah satu dari banyaknya protes yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo. Banyak pihak menilai pemangkasan ini berisiko menghambat pembangunan di daerah-daerah, terutama wilayah yang masih tertinggal seperti Maluku. (PT)
