Ambon, PT- Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidyat Wajo, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam rapat koordinasi yang membahas sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal ini diakuinya usai rapat bersama Komisi III DPRD Maluku bersama seluruh Kepala Dinas PUPR se- Kabupaten/Kota yang berlangsung di ruang sidang DPRD Maluku, Jumat (30/1/2026).
Menurut Alhidyat, rapat tersebut memiliki poin strategis yang sangat penting, terutama untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota di Maluku.
“Ini kita sayangkan, karena ada poin penting yang ingin kita kejar, yaitu sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Alhidyat menjelaskan bahwa arahan yang disampaikan oleh Kementerian PU harus menjadi perhatian serius seluruh daerah.
Ketidakhadiran perwakilan daerah berpotensi menghambat proses sinkronisasi program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
Ia berharap, melalui komunikasi lanjutan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, seluruh Dinas PU kabupaten/kota dapat kembali duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan kebijakan.
Lebih lanjut, Alhidyat mengungkapkan bahwa DPRD Maluku menargetkan dokumen usulan pembangunan dapat dirampungkan pada awal Maret 2026, atau sekitar satu bulan setelah Hari Raya Idul Fitri.
“Dokumen usulan itu harus ditandatangani oleh Gubernur Maluku. Kalau masing-masing daerah mengurus sendiri-sendiri tentu akan sulit. Karena itu, kita dorong agar semua disiapkan secara bersama-sama,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan data terpadu, sejalan dengan kebijakan Satu Peta yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian PU kepada seluruh daerah.
“Kalau ada daerah yang tidak hadir, maka kami akan tetap menginformasikan hasil rapat ini agar kebijakan dan program pembangunan tetap bisa berjalan searah,” tegas Alhidyat. (PT)
