Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Februari 2025 - 19:16 WIB

DPRD Maluku Desak Evaluasi Kenaikan Tarif Tiket Kapal Cepat Tulehu – Masohi

Ambon, pusartimur.com- Kenaikan tarif tiket kapal cepat rute Tulehu – Amahai oleh PT Pelayaran Dharma Indah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Maluku.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, menilai kenaikan harga yang signifikan ini tidak seharusnya dilakukan sepihak tanpa evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta DPRD.

“Sebelumnya, tarif tiket kapal cepat kelas ekonomi untuk rute Tulehu – Amahai adalah Rp148.000, sementara kelas VIP sebesar Rp275.000. Namun, PT Dharma Indah mengumumkan kenaikan tarif baru yang cukup tinggi, yaitu: VIP: Rp330.000 per orang dan VVIP: Rp335.000 per orang,” katanya kepada media di ruang kerjanya, Senin 3 Februari 2025.

Baca Juga  Komisi III DPRD Maluku RDP dengan BRI Masohi, Dugaan Fraud Kredit Kece Masih Diaudit

Diakui, perubahan tarif semestinya dibahas terlebih dahulu melalui pertemuan antara Pemda, DPRD, dan pihak penyedia armada.

Menurut Sangkala, kenaikan tarif yang tidak terkendali dapat memicu inflasi, terutama karena sektor transportasi memiliki pengaruh besar terhadap harga barang dan jasa di Maluku.

“Jika harga tiket kapal cepat mencapai Rp330.000 hingga Rp350.000, dampaknya bisa terasa pada inflasi. Pemerintah pusat saja berusaha menjaga agar tarif pesawat tidak naik demi menekan inflasi,” ujar Sangkala.

Baca Juga  PERSIAPAN MENJELANG HUT RI KE-80 DI KECAMATAN SAPARUA

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera berkoordinasi dengan PT Dharma Indah guna mengevaluasi kembali kebijakan tarif agar tidak semakin membebani masyarakat.

Hingga saat ini, PT Pelayaran Dharma Indah belum memberikan tanggapan terkait permintaan evaluasi kenaikan harga tiket kapal cepat Tulehu – Amahai. Namun, masyarakat dan berbagai pihak berharap adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif dari kenaikan tarif ini. (PT)

 

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Rovik Afifudin Soroti Program Pemerintah Tak Tepat Sasaran di Kota Ambon

DPRD Maluku

Jalan Lingkar Pulau Gorong dan Sejumlah Ruas Jalan di Seram Bagian Timur Jadi Prioritas Pembangunan 2026

DPRD Maluku

Kasus Hilangnya Dokumen Dinas Pendidikan Maluku: DPRD Desak Penegakan Hukum dan Disiplin ASN

DPRD Maluku

Komisi II DPRD Maluku Rampungkan Pengawasan di 5 Kabupaten, Lanjut Setelah Lebaran

DPRD Maluku

DPRD Maluku Tegas Tolak PT Batu Licin Beroperasi di Pulau Kei Besar Secara Permanen

DPRD Maluku

Komisi III DPRD Maluku Desak PT PELNI Ambon Dirikan Posko Nataru 2025–2026 di Pelabuhan

DPRD Maluku

Fraksi PDIP DPRD Maluku Tegas Tolak PT Batu Licin Beroperasi di Kei Besar

DPRD Maluku

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB