Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Februari 2025 - 19:16 WIB

DPRD Maluku Desak Evaluasi Kenaikan Tarif Tiket Kapal Cepat Tulehu – Masohi

Ambon, pusartimur.com- Kenaikan tarif tiket kapal cepat rute Tulehu – Amahai oleh PT Pelayaran Dharma Indah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Maluku.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, menilai kenaikan harga yang signifikan ini tidak seharusnya dilakukan sepihak tanpa evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta DPRD.

“Sebelumnya, tarif tiket kapal cepat kelas ekonomi untuk rute Tulehu – Amahai adalah Rp148.000, sementara kelas VIP sebesar Rp275.000. Namun, PT Dharma Indah mengumumkan kenaikan tarif baru yang cukup tinggi, yaitu: VIP: Rp330.000 per orang dan VVIP: Rp335.000 per orang,” katanya kepada media di ruang kerjanya, Senin 3 Februari 2025.

Baca Juga  Mudik Gratis 2025 Bersama InJourney Airports Resmi Dibuka di Pelabuhan Hunimua Ambon

Diakui, perubahan tarif semestinya dibahas terlebih dahulu melalui pertemuan antara Pemda, DPRD, dan pihak penyedia armada.

Menurut Sangkala, kenaikan tarif yang tidak terkendali dapat memicu inflasi, terutama karena sektor transportasi memiliki pengaruh besar terhadap harga barang dan jasa di Maluku.

“Jika harga tiket kapal cepat mencapai Rp330.000 hingga Rp350.000, dampaknya bisa terasa pada inflasi. Pemerintah pusat saja berusaha menjaga agar tarif pesawat tidak naik demi menekan inflasi,” ujar Sangkala.

Baca Juga  Bandar Udara Pattimura Ambon Raih Penghargaan Bandar Udara Sehat 2024

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera berkoordinasi dengan PT Dharma Indah guna mengevaluasi kembali kebijakan tarif agar tidak semakin membebani masyarakat.

Hingga saat ini, PT Pelayaran Dharma Indah belum memberikan tanggapan terkait permintaan evaluasi kenaikan harga tiket kapal cepat Tulehu – Amahai. Namun, masyarakat dan berbagai pihak berharap adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif dari kenaikan tarif ini. (PT)

 

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

PT. Batu Licin Tak Punya Izin Reklamasi, DPRD Maluku Desak Penghentian Aktivitas Tambang di Kei Besar

DPRD Maluku

DPRD Maluku Desak Transparansi Audit Dugaan Fraud Kredit Kece BRI

DPRD Maluku

DPRD Maluku Dorong Revisi Regulasi Bagi Hasil Laut

DPRD Maluku

Aliansi Mahasiswa Pulau Buru Soroti Sikap Aleg Dapil Buru Soal Gunung Botak

DPRD Maluku

Gubernur Hendrik Lewerissa Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Fraksi DPRD Maluku

DPRD Maluku

Wakil Ketua DPRD Propinsi Maluku kecam tindakan oknum Polisi Polres Maluku Tenggara

DPRD Maluku

BAPEMPERDA DPRD Maluku Bahas 13 Ranperda Maret 2025, Fokus pada Hutan Adat dan Tata Ruang Wilayah

DPRD Maluku

DPRD Maluku Siapkan Ruang Khusus untuk Badan Kehormatan, Jaga Etika dan Integritas Lembaga