AMBON, PT- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti serius persoalan moral kepala sekolah, ketidakhadiran pimpinan sekolah di lokasi tugas, serta ketimpangan penempatan guru di sejumlah wilayah Maluku.
Sorotan tersebut disampaikan Anos dalam rapat dengar pendapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Plt Kepala BKD Maluku, yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Maluku, Selasa (13/1/2026).
Meski sektor pendidikan berada di bawah kewenangan Komisi IV, Anos menegaskan bahwa Komisi I DPRD Maluku tetap memberi perhatian karena pendidikan menyangkut masa depan generasi Maluku.
“Kami menemukan kepala sekolah yang malas dan memiliki persoalan moral. Bahkan sudah ada keluhan langsung dari masyarakat,” tegas Anos Yeremias.
Ia mencontohkan, kasus di SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, yang berdasarkan laporan masyarakat, kepala sekolahnya diduga memiliki persoalan moral.
“Kalau moralnya bermasalah, lalu apa kelebihannya sampai harus dipertahankan?” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti SMK di Luang Timur, di mana kepala sekolah dilaporkan jarang berada di lokasi tugas. Meski pengaduan telah disampaikan masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dinilai belum memberikan respons memadai.
“Kalau kepala sekolah jarang berada di sekolah, mau jadi apa sekolah itu?” katanya tegas.
Tak hanya kepala sekolah, Ia juga mengkritisi perilaku sejumlah guru ASN yang dinilai bebas keluar masuk daerah tanpa memperhatikan tanggung jawab pendidikan.
Ia meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian serius dan melakukan penertiban terhadap kondisi tersebut.
Terkait tenaga honorer, Ia mengungkapkan adanya honorer di salah satu SMA di Suli yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, namun belum dapat diikutsertakan dalam PPPK tahap III karena kendala regulasi.
“Padahal seluruh dokumen mereka lengkap,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bagi ASN dan tenaga pendidik yang menolak penempatan tugas, Dinas Pendidikan dan BKD diminta bertindak tegas sesuai dokumen pernyataan yang telah ditandatangani.
“Kalau ditugaskan ke mana, ya pergi dulu. Jangan semua mau di tempat nyaman. Kalau begitu, kapan wilayah seperti Wetar, Lirang, Seram pedalaman, Binaiya, Kei Besar hingga Kepulauan Aru bisa menikmati pendidikan yang baik?” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji guru, khususnya yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Ia meminta agar hak-hak guru segera dihitung dan dibayarkan, meski kondisi APBD dan dana transfer belum sepenuhnya stabil.
“Kami paham kondisi keuangan daerah, tapi jangan terlalu lama. Guru-guru di pulau-pulau harus segera digaji agar bisa melayani masyarakat dengan penuh sukacita,” katanya.
Menurutnya , perhatian serius terhadap pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi Maluku dan Indonesia.
“Yang kita didik ini adalah generasi masa depan Maluku,” pungkasnya.
Menanggapi sorotan DPRD, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., mengakui masih terdapat persoalan internal di lingkungan sekolah, khususnya terkait kinerja sejumlah kepala sekolah yang dinilai belum optimal.
“Memang ada kepala sekolah yang terlalu sering mondar-mandir. Gaji dan sertifikasi tetap diterima, tetapi pelayanan pendidikan di sekolah tidak maksimal,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal, agar orientasi layanan pendidikan benar-benar berpihak kepada guru dan peserta didik.
“Ini persoalan internal yang perlu kita benahi. Orientasi layanan kepada guru mungkin harus dibedakan dengan unit kerja lain,” katanya.
Plt Kadisdikbud juga menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat menanggapi seluruh persoalan secara rinci dalam forum tersebut, sembari mengapresiasi perhatian DPRD Maluku.
“Kami berterima kasih atas semua masukan dan atensi yang disampaikan,” tutupnya. (PT)
