AMBON,PT- Sebanyak 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026 mendatang,
Keikutsertaan para pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berdampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald Lekransy, Senin (2/11/26) di Ambon mengatakan, keikutsertaan para pejabat dalam program tersbut merupakan bagian dari UPAYA pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan profesionalitas, kompetensi, dan kinerja aparatur.
Menurutnya, pelatihan tersebut tidak sekadar memenuhi standar kompetensi jabatan, tetapi juga membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.
“Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur,” jelas Lekransy.
Ia menambahkan, bahwa sejalan dengan arah transformasi pemerintahan digital, inovasi yang dikembangkan oleh Pejabat juga didorong memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola, integrasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sesuai kebijakan nasional tentang SPBE, Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital.
Dengan demikian, keikutsertaan 17 pejabat lingkup Pemerintah Kota Ambon, dipastikan akan melahirkan 17 proyek perubahan atau inovasi strategis sesuai tugas dan fungsi masing – masing, yang tidak berhenti sebagai persyaratan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Lekransy juga menambahkan bahwa dalam waktu mendatang masyarakat akan menjumpai berbagai publikasi inovasi melalui media sosial, media daring, dan kanal komunikasi pemerintah.
Publikasi tersebut menurut Lekransy, merupakan bagian dari sosialisasi, diseminasi informasi, serta upaya membangun dukungan dan kolaborasi dalam implementasi proyek perubahan, bukan semata-mata kegiatan seremonial maupun promosi individu pejabat.
“Dari hasil yang hendak dicapai, jelas bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, dengan 17 inovasi yang akan dikembangkan tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029, yakni “Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan.”
“PKN Tingkat II harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga mewujudkannya menjadi solusi. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan diukur dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutup Lekransy. (PT)
