AMBON, PT – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Hendrik Lewerissa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Menurut Lewerissa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, berbagai masukan dan rekomendasi dari DPRD menjadi bagian penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta menyusun langkah perbaikan ke depan.
“Setelah melalui tahapan pembahasan yang konstruktif, hari ini kita telah mendengar bersama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, yang memuat berbagai catatan dan rekomendasi yang akan menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” kata Lewerissa.
Gubernur Maluku mengatakan, Pemerintah Daerah akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai capaian kinerja pemerintahan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi serta merumuskan langkah-langkah yang tepat dan solutif.
Lewerissa mengakui bahwa tantangan pembangunan Maluku ke depan tidak ringan. Meski demikian, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimistis dan menjadikan berbagai tantangan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan daerah.
“Tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan akan semakin berat, tetapi saya optimis karena harapan akan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha, bekerja, dan berjuang bagi Maluku tercinta,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik Lewerissa juga menekankan pentingnya sinergi dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi modal penting untuk mempercepat transformasi pembangunan Maluku menuju daerah yang maju, adil dan sejahtera.
“Saya yakin dengan sinergitas dan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat di daerah ini kita akan mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” tegasnya.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Gubernur juga meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan dua agenda anggaran penting yang akan segera dilakukan.
Kedua agenda tersebut adalah Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Lewerissa, pembahasan kedua agenda anggaran tersebut membutuhkan semangat kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Dengan sinergi yang baik, proses pembahasan diharapkan dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung berbagai prioritas pembangunan di Provinsi Maluku.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku atas persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa turut menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Maluku.
Ia berharap momentum Maulid Nabi dapat semakin memperkuat persaudaraan, kebersamaan dan semangat seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Maluku.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli Gubernur, para asisten Sekda serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
