Ambon, PT – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dan bekerja bersama demi kemajuan Kota Ambon, Senin (24/11/2025) saat apel bersama di Balai Kota Ambon.
Dalam arahannya, ia menyampaikan beberapa poin penting khususnya terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sementara berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Walikota menegaskan OPD yang telah menerima catatan atau temuan dari BPK, terutama yang bersifat material maupun berkaitan dengan pekerjaan pihak ketiga, harus segera melakukan perbaikan.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pekerjaan harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dan setiap pelanggaran wajib dipertanggungjawabkan.
Dengan waktu hanya satu bulan menjelang akhir Tahun Anggaran 2025, Walikota meminta seluruh pengguna anggaran untuk menuntaskan penyusunan SPJ sejak Januari dan memastikan seluruh kekurangan segera diperbaiki.
Hal ini penting agar proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga sedang menyiapkan langkah-langkah kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik, termasuk perbaikan penyediaan air bersih, penerangan jalan, dan fasilitas dasar lain yang masih perlu ditingkatkan.
Walikota juga menjelaskan kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP atau TKD) ASN. Penurunan TKD dilakukan sebagai bentuk efisiensi belanja pegawai akibat kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, kebijakan ini bukan karena pemerintah tidak mendukung ASN, tetapi murni penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebutkan pula, pemerintah sedang mengkaji pola kerja fleksibel, termasuk kemungkinan penerapan work from home secara umum sebagai bentuk kompensasi bagi ASN, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah lainnya.
Walikota menyampaikan keprihatinannya atas situasi fiskal saat ini, namun menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Ambon bertujuan menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi komitmen untuk membangun kota dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Meski kebijakan ini mungkin tidak populer, ia menilai keputusan tersebut sangat diperlukan demi keberlanjutan pembangunan. (PT)
