Ambon, PT- Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk mewujudkan seluruh desa dan kelurahan di Ambon sebagai Desa Tangguh Bencana.
Hal ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat dari ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, maupun tanah longsor.
Menurut catatan Pemerintah Kota Ambon, sejak tahun 2012 pernah dibentuk 21 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Namun, program tersebut dinilai belum berjalan efektif karena lebih bersifat seremonial dan tidak menyentuh aspek ketahanan masyarakat secara nyata.
“Tahun 2023, lewat dukungan Bank Dunia, kami mulai membentuk kembali desa tangguh bencana. Enam desa/kelurahan sudah masuk program, yaitu Batu Merah, Nania, Rijali, dan beberapa lainnya. Di sana dipasang rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi, serta dibentuk forum pengurangan risiko bencana,” ungkap Wali Kota dalam Talkshow Ambon- Maluku Tangguh Bencana, yang berlangsung di Hotel Swissbell Ambon, Selasa 30 September 2025.
Selain program berbasis desa, Pemkot Ambon bekerja sama dengan BMKG, Universitas Pattimura, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan mitra akademisi dari Jepang. Program ini bertujuan menyusun kajian komprehensif terkait:
Peta risiko gempa dan tsunami di Kota Ambon.
Kajian struktur rumah warga yang tahan gempa.
Penyusunan rencana kontinjensi untuk gempa, tsunami, banjir, dan longsor.
“Kita punya sejarah tsunami tahun 1674 dengan ketinggian gelombang mencapai 90–110 meter. Itu jadi catatan serius bagi Ambon. Karena itu, program mitigasi ini sangat penting agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang,” tegasnya.
Wali Kota menjelaskan, syarat membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebenarnya tidak sulit, namun butuh komitmen. Persyaratannya antara lain:
1. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat desa/negeri/kelurahan.
2. Menyediakan infrastruktur mitigasi seperti rambu-rambu peringatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul.
3. Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana bagi aparat desa dan masyarakat.
4. Membentuk kelompok relawan yang siap menggerakkan warga ketika bencana terjadi.
5. Memanfaatkan pranata adat seperti marinyo untuk menyampaikan informasi darurat kepada masyarakat.
“Intinya, desa tidak hanya punya label tangguh bencana, tapi benar-benar siap. Aparaturnya terlatih, masyarakatnya sadar, dan infrastrukturnya ada. Tujuannya jelas: jangan sampai ada korban jiwa ketika bencana terjadi,” tandasnya.
Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat.
Edukasi melalui simulasi, pemasangan rambu evakuasi, hingga pelatihan relawan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. (PT)
