AMBON, PT – Potensi produk unggulan Maluku dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di pasar nasional. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan inovasi, peningkatan kualitas, standardisasi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha.
Persoalan itu menjadi perhatian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura (Unpatti) melalui diskusi publik bertajuk “Akselerasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Maluku Menuju Standardisasi Nasional yang Berkualitas dan Kompetitif”, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku tersebut menghadirkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga teknis, akademisi, serta pelaku UMKM dari 11 kabupaten/kota di Maluku. Diskusi dipandu Prof. Dr. Adriana Hiariej, M.P.
Salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana hasil penelitian perguruan tinggi dapat diterapkan secara nyata untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar nasional, dan memperluas jangkauan pemasaran.
Kepala LPPM Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, S.Pd., M.Si., dalam pemaparannya menekankan pentingnya membangun kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah.
Menurutnya, penelitian perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada hasil kajian akademis, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
Ia menjelaskan, LPPM Unpatti menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menyentuh berbagai persoalan strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, swasembada energi, hingga persoalan lingkungan.
Dalam konteks pengembangan UMKM, Huliselan menilai persoalan mutu dan kualitas masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Sebab, banyak produk lokal Maluku yang memiliki potensi, tetapi belum mampu bersaing secara optimal di pasar.
“Kalau kita bicara hilirisasi, salah satunya adalah mutu dan kualitas produk,” jelasnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas produk membutuhkan dukungan teknologi dan inovasi. Karena itu, pelaku UMKM perlu mendapatkan pendampingan agar mampu memperbaiki proses produksi sekaligus menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar.
Selain kualitas produk, peningkatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pelaku UMKM perlu dibekali kemampuan dalam mengelola usaha, memahami program prioritas, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Huliselan mengatakan, Unpatti berupaya memperkuat kolaborasi dengan para mitra melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah mendorong digitalisasi serta membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi agar dapat dikaji dan dikembangkan melalui penelitian.
Ia juga mengungkapkan rencana LPPM Unpatti pada 2027 untuk melaksanakan program yang disebut Sains Inovasi. Program tersebut diarahkan untuk mendorong keterhubungan antara penelitian, inovasi, pelaku UMKM, pengusaha, dan dunia industri.
Dalam kesempatan itu, Huliselan turut mendorong Pemerintah Provinsi Maluku menyediakan layanan informasi yang terintegrasi bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, ketersediaan layanan informasi akan mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai program, pendampingan, serta dukungan dari lembaga pemerintah maupun institusi terkait.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi dan lembaga terkait, di antaranya BSPJI Ambon, Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Balai POM Maluku, BPJPH Maluku, BPMSP Maluku, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, serta kalangan akademisi dan dunia usaha.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem UMKM. Dengan dukungan riset, standardisasi, inovasi, dan digitalisasi, produk unggulan Maluku diharapkan tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga memiliki daya saing untuk menembus pasar nasional. (PT)








