Ambon, PT- Dalam suasana kebatinan memperingati Hari Pahlawan Nasional Thomas Matulessy (Pattimura), PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar Dialog Publik bertajuk “Kebijakan Efisiensi Anggaran: Bagaimana Nasib Maluku?.”
Acara ini resmi dibuka oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, akademisi, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, hingga organisasi profesi, Sabtu 17 Mei 2025.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku menyampaikan rasa syukur atas limpahan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir.
Dalam pengantarnya, beliau menegaskan bahwa partai politik bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi menjadi lokomotif penggerak gagasan dan pemikiran rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, terdapat dampak signifikan bagi daerah, termasuk Provinsi Maluku.
Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, berdasarkan data BPS 2024, Maluku berada di peringkat ke-6 secara nasional dalam hal kesenjangan penyebaran kesejahteraan.
Sementara jika wilayah Papua dimekarkan sepenuhnya, Maluku menjadi provinsi ke-4 termiskin di Indonesia.
Efisiensi anggaran, lanjutnya, tidak hanya menyasar perjalanan dinas atau kegiatan birokrasi lainnya, tetapi juga berdampak besar pada anggaran infrastruktur dan sektor produktif. Hal ini mempengaruhi aktivitas ekonomi, seperti industri perhotelan, UMKM, dan sektor jasa lainnya.
Beliau juga menyoroti tumpang tindihnya kebijakan pemerintah pusat seperti Inpres No. 8 tentang Koperasi Merah Putih dan Inpres No. 9 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem, yang belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil di daerah. Bahkan masih banyak kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana desa, sehingga berpotensi memperparah ketimpangan.
Ketua DPD PDI Perjuangan menegaskan bahwa diskusi ini bukan bentuk protes, melainkan catatan kritis dan evaluatif terhadap kebijakan pusat yang harus mempertimbangkan konteks lokal Maluku. Ia juga mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi di tingkat pusat, termasuk masih “gemuknya” struktur kabinet dan distribusi anggaran nasional yang dinilai belum adil.
“Kita harus bersatu dan bergerak bersama. PDI Perjuangan akan terus menjadi wadah perjuangan rakyat, mengubah gagasan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Dialog ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret kepada pemerintah pusat dan daerah, agar proses efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan rakyat Maluku.
Acara ini sekaligus menjadi penghormatan terhadap semangat perjuangan Pahlawan Nasional Pattimura, dan diharapkan mampu melahirkan generasi baru yang memiliki gagasan konstruktif demi membangun bangsa. (PT)
