AMBON, PUSARTIMUR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mendorong lembaga jasa keuangan memperkuat pembiayaan sektor produktif guna mendukung pengembangan event, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Ambon dan Maluku.
Manajer OJK Provinsi Maluku, Rovel Ayal, mengatakan struktur penyaluran kredit perbankan di daerah masih didominasi pembiayaan konsumtif, yang porsinya mencapai sekitar 65 persen. Sementara pembiayaan untuk modal kerja dan investasi produktif perlu terus ditingkatkan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian OJK agar lembaga jasa keuangan ke depan lebih berorientasi pada pembiayaan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat dan memberikan dampak ekonomi nyata.
“Kami mendorong lembaga jasa keuangan lebih fokus pada produk-produk yang berdampak, bukan lagi hanya konsumtif, tetapi produktif. Produk perbankan maupun keuangan nonbank harus bisa mendukung pengembangan usaha masyarakat Maluku, termasuk di Kota Ambon,” kata Ayal sebagai Narasumber Sumber dalam Kegiatan Talk Show Event Menggelora, Ekonomi Bergerak: Kolaborasi Membangun Pariwisata Ambon, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen. Skema ini diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha di sektor kreatif, pariwisata, UMKM, hingga penyelenggara event untuk mengembangkan bisnis mereka.
Ayal menegaskan, penguatan ekonomi kreatif menjadi salah satu arah kebijakan OJK di Maluku. Sektor pariwisata dinilai memiliki efek berantai terhadap perekonomian karena ketika aktivitas wisata meningkat, sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga investasi turut bergerak.
Karena itu, penyelenggaraan event perlu didorong bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan mampu menciptakan transaksi ekonomi, memperluas pasar UMKM, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
OJK Maluku turut mendukung penyelenggaraan event yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi, promosi pariwisata, edukasi keuangan, serta keterlibatan pelaku UMKM dan lembaga jasa keuangan.
Ayal mencontohkan, kegiatan yang dilaksanakan OJK selama dua hari di Ambon melibatkan pelaku UMKM dan lembaga jasa keuangan. Dalam salah satu kegiatan tersebut, transaksi yang berkaitan dengan inklusi keuangan tercatat mencapai sekitar Rp270 juta dalam satu hari.
Selain itu, kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang rutin dilaksanakan setiap Oktober juga menjadi sarana mempertemukan masyarakat, pelaku UMKM, dan lembaga jasa keuangan. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 600 peserta dari sejumlah provinsi serta kabupaten/kota.
Menurutnya, keberhasilan sebuah event tidak cukup diukur dari jumlah orang yang hadir, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dihasilkan, transaksi yang tercipta, keterlibatan UMKM, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ayal juga menyoroti pentingnya ketersediaan informasi pariwisata yang terintegrasi di Maluku. Wisatawan yang datang dari luar daerah membutuhkan informasi mengenai destinasi, jarak perjalanan, transportasi, waktu tempuh, hingga produk dan jasa yang tersedia di lokasi wisata.
Informasi tersebut dinilai dapat membantu wisatawan merencanakan perjalanan sekaligus mendorong belanja dan perputaran uang di daerah.
Ia berharap pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata dapat memperkuat sistem informasi serta promosi destinasi agar wisatawan domestik maupun mancanegara lebih mudah mengakses informasi sebelum berkunjung ke Maluku.
Di sisi lain, pelaku usaha juga diminta mempersiapkan administrasi dan kondisi keuangan secara baik sebelum mengajukan pembiayaan. Riwayat kredit yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi salah satu aspek yang diperhatikan lembaga keuangan dalam menganalisis calon debitur.
Pelaku usaha diharapkan menjaga kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pembiayaan baru untuk pengembangan usaha.
Selain mendorong akses pembiayaan produktif, OJK mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan legalitas.
Ayal menyebut, terdapat sejumlah entitas yang sedang ditelusuri karena diduga berpotensi merugikan masyarakat di Ambon dan Maluku. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lembaga yang tidak memiliki kejelasan izin, alamat kantor, pengurus, pemegang saham, maupun saluran pengaduan.
Ia menegaskan, lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menawarkan produk jasa keuangan harus memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas lembaga sebelum menyetorkan uang atau mengikuti tawaran investasi.
Menurutnya, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari tugas OJK, tetapi pencegahan praktik keuangan ilegal membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga jasa keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat.
OJK berharap penguatan literasi keuangan, pembiayaan produktif, pengembangan event, dan pariwisata dapat berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem ekonomi Maluku yang sehat, inklusif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (PT)








