Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Maret 2025 - 18:50 WIB

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

Ambon, Pusartimur.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, yang diketuai oleh Saodah Tethool, baru-baru ini melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dalam kunjungan ini, mereka meninjau beberapa sekolah bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk mendengar langsung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi.

Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian Utama

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kenaikan pangkat. Banyak guru yang telah mengurus kenaikan pangkat selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pertemuan terbaru, BKD berjanji untuk menindaklanjuti keluhan ini.

Baca Juga  Dinilai Tak Berpihak Bagi Masyarakat, DPRD Maluku Kritik Kenaikan Harga Dexlite

Kondisi Sekolah SMA 1 SBB Butuh Pembangunan Baru

Selain kesejahteraan guru, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian adalah SMA 1 SBB, yang telah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa. Saat ini, bantuan dari pusat hanya mencakup rehabilitasi, sementara pihak sekolah mengharapkan pembangunan baru untuk ruang guru, ruang kelas, aula, dan pagar sekolah.

PLT Kepala Sekolah di SBB Akan Didefinitifkan

Komisi IV juga menyoroti banyaknya sekolah di SBB yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Bahkan, sekolah unggulan seperti Siwalima juga masih memiliki PLT. Diharapkan, pada tahun 2025 dengan pemerintahan baru, seluruh kepala sekolah yang masih berstatus PLT dapat segera didefinitifkan.

Baca Juga  Mahasiswa Kepung Kantor DPRD Maluku, Tolak Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

Pentingnya Koordinasi untuk Pencairan TPP

Salah satu kendala dalam pencairan TPP guru adalah sistem kolektif, di mana jika satu sekolah belum menyelesaikan administrasinya, maka sekolah lain juga terdampak. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, kepala sekolah, dan dinas terkait agar data dapat terunggah dengan baik, sehingga pencairan TPP bisa lebih lancar.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pemerintah provinsi Maluku dapat segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kondisi sekolah di SBB demi pendidikan yang lebih baik. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Komisi II DPRD Maluku Rampungkan Pengawasan di 5 Kabupaten, Lanjut Setelah Lebaran

DPRD Maluku

DPRD Maluku Apresiasi KPU dan Bawaslu Kembalikan Rp60 Miliar ke Kas Daerah

DPRD Maluku

DPRD Maluku Minta Jaminan Layanan BBM, Beras, dan Listrik Jelang Nataru

DPRD Maluku

Komisi III Gelar Rapat Bahas Pemotongan Anggaran

DPRD Maluku

DPRD Maluku Pelajari Tata Beracara di Bali, Tethool :  Menuju Perda Kode Etik yang Lebih Baik

DPRD Maluku

Ketua DPRD Maluku Ikuti Retret Lemhanas

DPRD Maluku

Komisi II DPRD Maluku Mulai Pengawasan ke Daerah, Fokus SPBU, BBM, dan Realisasi APBD

DPRD Maluku

DPRD Maluku Perjuangkan Nasib 260 Guru Honorer yang Terancam Dirumahkan