Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Maret 2025 - 18:50 WIB

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

Ambon, Pusartimur.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, yang diketuai oleh Saodah Tethool, baru-baru ini melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dalam kunjungan ini, mereka meninjau beberapa sekolah bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk mendengar langsung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi.

Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian Utama

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kenaikan pangkat. Banyak guru yang telah mengurus kenaikan pangkat selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pertemuan terbaru, BKD berjanji untuk menindaklanjuti keluhan ini.

Baca Juga  DPRD Maluku Tegaskan Izin Tambang Wajib Sesuai UU Nomor 3, ESDM: Perlu Proses dan Verifikasi Kementerian

Kondisi Sekolah SMA 1 SBB Butuh Pembangunan Baru

Selain kesejahteraan guru, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian adalah SMA 1 SBB, yang telah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa. Saat ini, bantuan dari pusat hanya mencakup rehabilitasi, sementara pihak sekolah mengharapkan pembangunan baru untuk ruang guru, ruang kelas, aula, dan pagar sekolah.

PLT Kepala Sekolah di SBB Akan Didefinitifkan

Komisi IV juga menyoroti banyaknya sekolah di SBB yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Bahkan, sekolah unggulan seperti Siwalima juga masih memiliki PLT. Diharapkan, pada tahun 2025 dengan pemerintahan baru, seluruh kepala sekolah yang masih berstatus PLT dapat segera didefinitifkan.

Baca Juga  Rutasouw Fokus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat SBB Lewat Hasil Reses

Pentingnya Koordinasi untuk Pencairan TPP

Salah satu kendala dalam pencairan TPP guru adalah sistem kolektif, di mana jika satu sekolah belum menyelesaikan administrasinya, maka sekolah lain juga terdampak. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, kepala sekolah, dan dinas terkait agar data dapat terunggah dengan baik, sehingga pencairan TPP bisa lebih lancar.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pemerintah provinsi Maluku dapat segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kondisi sekolah di SBB demi pendidikan yang lebih baik. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

DPRD Maluku Soroti Perubahan Trayek Kapal Perintis 2026, Pelabuhan Kroin dan Luan Terancam Terisolasi

DPRD Maluku

Komisi II DPRD Maluku Mulai Pengawasan ke Daerah, Fokus SPBU, BBM, dan Realisasi APBD

DPRD Maluku

DPRD Maluku Tegaskan Izin Tambang Wajib Sesuai UU Nomor 3, ESDM: Perlu Proses dan Verifikasi Kementerian

DPRD Maluku

Diduga Lakukan Penimbunan dan Penjualan BBM Ilegal, DPRD Maluku Desak Pertamina TutupĀ  Sementara SPBU Tepa Pulau Babar

DPRD Maluku

BBIL Tual Jadi Pilar Strategis Pengembangan Budidaya Perikanan Berkelanjutan di Maluku

DPRD Maluku

Jalan Lingkar Pulau Gorong dan Sejumlah Ruas Jalan di Seram Bagian Timur Jadi Prioritas Pembangunan 2026

DPRD Maluku

Cegah Polemik PPDB 2026, Tethool Tegaskan SMA Unggulan Tak Boleh Tambah Kuota

DPRD Maluku

Wakil Ketua DPRD Maluku Tutup Ajang Duta Qasidah 2025, Dorong Generasi Muda Lestarikan Seni Islam dan Budaya Lokal