Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Maret 2025 - 18:50 WIB

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

Ambon, Pusartimur.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, yang diketuai oleh Saodah Tethool, baru-baru ini melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dalam kunjungan ini, mereka meninjau beberapa sekolah bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk mendengar langsung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi.

Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian Utama

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kenaikan pangkat. Banyak guru yang telah mengurus kenaikan pangkat selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pertemuan terbaru, BKD berjanji untuk menindaklanjuti keluhan ini.

Baca Juga  Resepsi HUT ke-45 AMGPM Ranting Cristy Natalia: Momentum Refleksi dan Pengabdian

Kondisi Sekolah SMA 1 SBB Butuh Pembangunan Baru

Selain kesejahteraan guru, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian adalah SMA 1 SBB, yang telah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa. Saat ini, bantuan dari pusat hanya mencakup rehabilitasi, sementara pihak sekolah mengharapkan pembangunan baru untuk ruang guru, ruang kelas, aula, dan pagar sekolah.

PLT Kepala Sekolah di SBB Akan Didefinitifkan

Komisi IV juga menyoroti banyaknya sekolah di SBB yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Bahkan, sekolah unggulan seperti Siwalima juga masih memiliki PLT. Diharapkan, pada tahun 2025 dengan pemerintahan baru, seluruh kepala sekolah yang masih berstatus PLT dapat segera didefinitifkan.

Baca Juga  Wagub Resmikan Lima Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Pentingnya Koordinasi untuk Pencairan TPP

Salah satu kendala dalam pencairan TPP guru adalah sistem kolektif, di mana jika satu sekolah belum menyelesaikan administrasinya, maka sekolah lain juga terdampak. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, kepala sekolah, dan dinas terkait agar data dapat terunggah dengan baik, sehingga pencairan TPP bisa lebih lancar.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pemerintah provinsi Maluku dapat segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kondisi sekolah di SBB demi pendidikan yang lebih baik. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

DPRD Maluku Soroti Perubahan Trayek Kapal Perintis 2026, Pelabuhan Kroin dan Luan Terancam Terisolasi

DPRD Maluku

Ketua Komisi III DPRD Maluku Soroti Ketidakhadiran Kadis PUPR Malteng dan MBD dalam Rapat Sinkronisasi Kebijakan

DPRD Maluku

DPRD Maluku Resmi Tetapkan Perubahan AKD Fraksi PDI Perjuangan, Ini Daftar Lengkapnya

DPRD Maluku

Komisi II Pastikan Ketersediaan BBM di Daerah Kepulauan

DPRD Maluku

Irawadi: Fraksi NasDem Dorong Percepatan Akselerasi Pembangunan di Provinsi Maluku

DPRD Maluku

DPRD Maluku Minta Jaminan Layanan BBM, Beras, dan Listrik Jelang Nataru

DPRD Maluku

Ketua DPRD Maluku Ikuti Retret Lemhanas

DPRD Maluku

Nita Bin Umar: Kota Ambon Harus Raih Prestasi Nasional di Ajang Seni Qasidah 2025