Langgur, PT – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tenggara, A. Buce Obama Rahakbauw, mengecam keras tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, terhadap sejumlah jurnalis di Kabupaten Mimika, Papua.
Rahakbauw menilai tindakan tersebut sebagai bentuk persekusi, intimidasi, dan pemaksaan tanda tangan surat pernyataan terhadap empat jurnalis di Mimika. Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi pelanggaran konstitusi. Tindakan aparat seperti ini adalah bentuk arogansi kekuasaan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kami di PWI Maluku Tenggara mengutuk keras tindakan biadab itu,” tegas Rahakbauw, Selasa (7/10/2025).
Ketua PWI Maluku Tenggara itu menilai, insiden yang menimpa empat jurnalis di Mimika mencerminkan masih adanya mentalitas represif di tubuh aparat penegak hukum yang anti kritik dan belum memahami fungsi pers sebagai kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi.
Rahakbauw meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan dan menindak tegas AKP Rian Oktaria beserta anggotanya yang terlibat. Ia menilai, tindakan tersebut telah mencoreng nama baik Polri secara nasional dan mengancam reputasi institusi yang tengah berupaya memperbaiki citra publik.
“Jika Kapolri diam, publik akan menilai Polri melindungi pelaku pelanggaran hukum di internalnya sendiri. Kami menuntut proses hukum yang transparan dan terbuka, bukan sekadar sanksi administratif,” ujarnya.
Rahakbauw juga menyerukan solidaritas nasional antarjurnalis dan organisasi media di seluruh Indonesia untuk bersatu mengecam tindakan represif tersebut. Menurutnya, intimidasi terhadap wartawan bukan hanya serangan terhadap profesi jurnalis, tetapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar.
“Kebebasan pers bukan milik wartawan semata, tetapi milik rakyat. Jika wartawan dibungkam, maka suara rakyat ikut dibungkam,” tambahnya.
Kasus intimidasi terhadap wartawan di Mimika ini menjadi catatan kelam bagi kebebasan pers di Tanah Papua, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menegakkan prinsip Presisi yang digaungkan Kapolri.
Publik kini menanti langkah tegas dari kepolisian — apakah kasus ini akan diusut secara transparan atau justru dibiarkan tenggelam tanpa keadilan.
“Kekuasaan tanpa moral akan melahirkan tirani. Dan ketika aparat menindas kebenaran, maka rakyatlah yang harus bersuara,” pungkas Rahakbauw. (PT)
