JAKARTA – PT Jasa Raharja memperkuat sinergi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Direksi PT Jasa Raharja dengan Korlantas Polri di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (29/7).
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Wibowo, S.I.K., M.Hum. Hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama PT Jasa Raharja Irjen Pol. (P.) Aan Suhanan, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, jajaran Direksi PT Jasa Raharja, serta Pejabat Utama Korlantas Polri.
Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesamsatan, sekaligus memperkuat upaya keselamatan lalu lintas. Menurutnya, transformasi digital dan kolaborasi lintas instansi yang selama ini dibangun tidak hanya bertujuan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi, tetapi juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban registrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak kendaraan.
“Pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun di sisi lain, tujuan besar yang ingin kita capai bersama adalah menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, sinergi Jasa Raharja dengan Korlantas Polri tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, tetapi juga pada upaya membangun budaya keselamatan melalui edukasi, pemanfaatan data, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Awaluddin.
Ia menambahkan, meskipun pelayanan santunan terus ditingkatkan melalui transformasi digital dan integrasi lintas instansi, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah tingginya jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar dipicu oleh perilaku berisiko di jalan raya.
“Di Jasa Raharja kami selalu mengatakan bahwa indikator keberhasilan kami bukan hanya seberapa cepat santunan diberikan, tetapi bagaimana jumlah korban kecelakaan dan fatalitas dapat terus ditekan. Santunan adalah bentuk kehadiran negara setelah kecelakaan terjadi, namun yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat selamat sehingga tidak perlu menerima santunan,” katanya.
Awaluddin menjelaskan, berdasarkan berbagai evaluasi bersama para pemangku kepentingan, masih banyak kecelakaan yang terjadi akibat perilaku berisiko di jalan, salah satunya pelanggaran melawan arus. Perilaku tersebut tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya dan kerap menimbulkan korban dengan tingkat fatalitas yang tinggi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Wibowo, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi yang selama ini telah terjalin erat antara Korlantas Polri dan Jasa Raharja.
“Tentunya kegiatan ini selain sebagai ajang silaturahmi yang telah terjalin selama ini, juga menjadi momentum untuk kembali bersinergi dan berkolaborasi terkait beberapa bidang tugas yang memiliki keterkaitan erat antara Korlantas Polri dengan Jasa Raharja, terutama di bidang pelayanan kesamsatan dan penanganan kecelakaan lalu lintas,” ujar Wibowo.
Menurutnya, kolaborasi kedua institusi tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui Samsat, tetapi juga diarahkan untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya. Salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tetap mengedepankan kepastian hukum sekaligus mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat.
Wibowo menambahkan, transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan terintegrasi.
“Pemanfaatan transformasi digital ini bukan hanya sekadar memindahkan pelayanan dari loket ke sebuah aplikasi, tetapi harus betul-betul dapat mempercepat penanganan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Wibowo menekankan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas mengingat meningkatnya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat yang berimplikasi pada semakin tingginya penggunaan moda transportasi. Kondisi tersebut memerlukan langkah kolaboratif seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
“Bagi kami, kecelakaan lalu lintas bukan sebuah takdir. Ini adalah hal yang sebetulnya bisa kita cegah dengan mengubah tata cara mengemudi dan membangun etika berlalu lintas. Ini adalah langkah yang harus kita benahi bersama-sama,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Jasa Raharja untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keselamatan jalan yang berkelanjutan. Melalui sinergi yang semakin erat, kedua institusi berharap keselamatan berlalu lintas dapat menjadi budaya masyarakat Indonesia sehingga jumlah korban kecelakaan dan tingkat fatalitas di jalan raya dapat terus ditekan.
Awaluddin menegaskan bahwa Jasa Raharja akan terus memperkuat kolaborasi dengan Korlantas Polri melalui berbagai program keselamatan, mulai dari pemetaan daerah rawan kecelakaan, edukasi kepada masyarakat, optimalisasi Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLL), hingga pemanfaatan teknologi dan data sebagai dasar penyusunan kebijakan keselamatan yang lebih efektif.
Selain aspek keselamatan, kedua institusi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital, termasuk penguatan pelayanan di Samsat agar semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin erat, Jasa Raharja dan Korlantas Polri berharap dapat membangun ekosistem keselamatan jalan yang berkelanjutan, sehingga keselamatan berlalu lintas tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, melainkan menjadi budaya yang tumbuh dari kesadaran seluruh masyarakat Indonesia. (PT)
