Ambon, PT – Kepala Sekolah (Kepsek) Dasar Negeri 318 Kabupaten Maluku Tengah, Anike Pattiasina, memberikan klarifikasi terkait sorotan terhadap pengadaan buku di sekolah tersebut.
Anike menegaskan, pengadaan buku dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, ketersediaan buku di sekolah, kebutuhan pembelajaran serta ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
Menurutnya, pengadaan buku bukan dilakukan secara berulang untuk jenis buku yang sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil siswa pada setiap tahap pengadaan.
“Pengadaan buku sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik. Setiap tahun direvisi, sehingga pada tahap kedua pembelanjaan buku juga disesuaikan dengan kebutuhan murid,” jelas Anike via selular, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan, pengadaan buku pada tahap II tahun 2025 dan tahap I tahun 2026 dilakukan karena sekolah masih membutuhkan buku untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Untuk buku, kita belanja tahap kedua tahun 2025 dan tahap pertama tahun 2026 karena kebutuhan murid. Buku tidak ada di sekolah, sehingga harus dilakukan pengadaan,” katanya.
Perubahan Kurikulum Jadi Pertimbangan
Anike juga menjelaskan bahwa perubahan kurikulum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebutuhan pengadaan buku.
Pada 2025, kata dia, siswa kelas III dan kelas VI masih menggunakan Kurikulum 2013 (K-13). Sementara pada tahun ajaran 2026 terjadi perubahan kurikulum sehingga sekolah harus menyesuaikan buku pembelajaran dengan kurikulum yang diterapkan.
“Pada tahun 2025 kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan Kurikulum 2013. Kemudian pada tahun ajaran 2026 ganti kurikulum, sehingga kita juga harus melakukan pengadaan buku Kurikulum Merdeka sesuai kebutuhan siswa,” jelasnya.
Karena itu, menurut Anike, adanya pengadaan buku pada tahun yang berbeda tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pembelian buku yang sama.
Pengadaan dilakukan berdasarkan mata pelajaran, jumlah peserta didik yang membutuhkan, ketersediaan buku serta kurikulum yang digunakan.
“Buku yang dibeli pada tahap berikutnya bukan berarti buku yang sama dengan pengadaan sebelumnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran dan jumlah siswa yang belum mendapatkan buku,” ujarnya.
Bantah Ada Utang Piutang dengan Gramedia
Terkait informasi mengenai adanya dugaan utang-piutang dalam pengadaan buku dengan pihak Gramedia, Anike memberikan bantahan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada utang-piutang antara SD Negeri 318 dengan pihak Gramedia terkait pengadaan buku.
“Tidak ada utang-piutang dengan pihak Gramedia,” tegas Anike.
Menurutnya, pengadaan buku yang dilakukan sekolah tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku. Karena itu, informasi mengenai adanya kewajiban pembayaran kepada Gramedia ditegaskan tidak sesuai dengan kondisi yang disampaikan pihak sekolah.
Sekolah Pernah Terbakar
Anike menambahkan, kondisi sekolah yang sebelumnya mengalami musibah kebakaran juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan buku.
Kebakaran tersebut menyebabkan buku-buku yang tersedia di sekolah ikut terbakar sehingga sekolah harus kembali memenuhi kebutuhan bahan pembelajaran.
“Sekolah terbakar, jadi otomatis pengadaan buku yang awal itu harus dilakukan. Kemudian pada tahun berikutnya dilakukan revisi lagi sesuai kebutuhan,” katanya.
Pengadaan kemudian dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik, termasuk buku untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggris.
Menurut pihak sekolah, tujuan akhirnya adalah memastikan setiap siswa memperoleh buku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
“Ketika jumlah siswa bertambah, kita menyesuaikan kembali supaya semua siswa memiliki buku untuk proses belajar,” ujarnya.
Bantah Tidak Transparan
Selain soal pengadaan buku, Anike juga membantah adanya anggapan bahwa pengelolaan anggaran sekolah tidak transparan.
Ia mengatakan, informasi mengenai pengelolaan anggaran disampaikan kepada orang tua siswa melalui rapat sekolah.
“Setiap akhir semester dalam rapat akhir tahun ajaran atau rapat awal tahun ajaran bersama orang tua siswa, kita selalu transparan terkait anggaran yang ada di sekolah,” jelasnya.
Menurut dia, dalam rapat tersebut pihak sekolah menyampaikan besaran anggaran yang tersedia maupun penggunaannya, termasuk anggaran untuk pembayaran honor tenaga pendidik dan kebutuhan sekolah lainnya.
“Untuk honor juga sudah dianggarkan dan selalu transparan, sehingga orang tua mengetahui,” katanya.
Anike kembali menegaskan bahwa pengadaan buku dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada ketentuan penggunaan anggaran.
Ia berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan gambaran utuh mengenai alasan pengadaan buku dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk pada tahap II 2025 dan tahap I 2026.
Pihak sekolah juga memastikan pengadaan buku tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa, terutama setelah adanya perubahan kurikulum dan keterbatasan buku akibat musibah kebakaran. (PT)
