Ambon, PT – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ambon memperkuat peran preventif dalam menjaga toleransi, kebersamaan, dan harmoni kehidupan masyarakat di Kota Ambon.
Hal tersebut disampaikan Walikota kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan FKUB Kota Ambon yang berlangsung di ULA Balai Kota Ambon. Rabu (16/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bersama bagi pemerintah, Forkopimda, FKUB, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan kerukunan di Kota Ambon.
Menurut Walikota, kegiatan tersebut dilakukan untuk kembali membangun semangat bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik pemerintah, Forkopimda maupun FKUB.
“Ini kegiatan yang kita lakukan untuk kembali membangun semangat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apa yang mesti pemerintah lakukan, Forkopimda lakukan, FKUB lakukan, kita bikin untuk kebaikan kota ini,” ujar Wattimena.
Menurutnya, FKUB memiliki peran strategis dalam membangun rasa kebersamaan dan merajut harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kota Ambon.
Karena itu, Ia berharap peran FKUB tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat diperkuat melalui penyampaian pesan-pesan toleransi dalam kehidupan keagamaan masing-masing.
“FKUB ini bukan hanya satu agama. Paling tidak dalam khotbah-khotbah Jumat, khotbah Minggu, dalam ibadah-ibadah Hindu, Buddha, bisa mengedukasi umat terkait dengan upaya untuk menjaga kebersamaan dan membangun sikap toleransi di Kota Ambon,” katanya.
Wattimena meyakini, pesan-pesan kerukunan yang terus disampaikan oleh para tokoh agama dapat mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk saling menjaga.
Menurutnya, persoalan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang dapat terjadi. Namun, hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat menyikapi setiap persoalan agar tidak berkembang menjadi konflik.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat, termasuk pengguna media sosial, agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk berita hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Informasi di media sosial ini cepat sekali. Karena itu kita menghimbau semua bekerja dengan baik, tetapi juga masyarakat di media sosial tidak menyebabkan berita-berita hoaks, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, karena akan mengganggu situasi kamtibmas,” tegasnya.
Wattimena mencontohkan penyebaran informasi terkait konflik yang terjadi di Seram Bagian Barat. Menurutnya, pemberitaan mengenai objek yang menjadi sasaran dalam sebuah konflik dapat memengaruhi cara masyarakat menafsirkan suatu peristiwa.
Ia menilai penyebaran informasi secara cepat melalui media sosial dapat menimbulkan respons berbeda di tengah masyarakat apabila konteks peristiwa tidak disampaikan secara utuh.
Karena itu, Bodewin menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan preventif. FKUB, kata dia, diharapkan tidak hanya hadir ketika konflik sudah terjadi, tetapi turut mengambil peran sejak dini untuk mencegah potensi konflik.
“Kita harus ada upaya antisipasi, tindakan preventif ini mesti kita lakukan supaya tidak timbul kejadian,” ujarnya.
Selain memperkuat peran FKUB, Pemerintah Kota Ambon juga terus mengembangkan program desa toleransi dan perdamaian bersama berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan FKUB.
Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Nusaniwe, Waiheru, Wayame, Passo, dan Latta dapat menjadi contoh kehidupan bersama di tengah keberagaman masyarakat.
Ia berharap berbagai komunitas tersebut dapat menjadi “laboratorium” kehidupan toleransi yang menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun Kota Ambon.
“Paling tidak kita memahami bahwa kita tidak hidup sendiri di Kota Ambon. Kita hidup dalam kebersamaan. Ini yang harus kita jaga,” tandasnya. (PT)
