Ambon, PT – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alan Lohy menyoroti pentingnya perbaikan mekanisme pengawasan proyek pembangunan di berbagai daerah.
Menurutnya, setiap kegiatan pengawasan lapangan harus didukung dengan dokumen teknis yang lengkap agar anggota dewan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Dalam penyampaiannya, ia mengungkapkan bahwa pada sejumlah kunjungan pengawasan sebelumnya, tim DPRD kesulitan menilai progres pekerjaan karena tidak memperoleh data pendukung seperti peta lokasi, titik pekerjaan, panjang ruas, hingga detail anggaran yang digunakan.
“Kami berharap pada pengawasan berikutnya seluruh dokumen pekerjaan sudah disiapkan. Dengan begitu kami bisa mengetahui secara jelas lokasi pekerjaan, volume, progres, hingga kondisi riil di lapangan,” ujarnya dalam rapat komisi III DPRD Maluku bersama BPJN Provinsi Maluku dan Aliansi Garuda Sakti, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, dokumentasi berupa foto saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi proyek. Tanpa penjelasan teknis mengenai lokasi, panjang pekerjaan, maupun jenis pekerjaan yang dilaksanakan, DPRD mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Selain itu, ia juga menilai pendampingan dari pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kontraktor pelaksana, sangat penting selama kunjungan lapangan. Kehadiran mereka dinilai dapat memberikan penjelasan teknis apabila ditemukan persoalan di lokasi proyek.
Menurutnya, pengalaman pengawasan di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa persiapan yang matang akan membuat proses evaluasi lebih efektif. Sebaliknya, minimnya data dan informasi menyebabkan anggota DPRD tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pekerjaan yang diawasi.
Ia juga mengingatkan agar setiap kontraktor atau perwakilan yang mendampingi pengawasan benar-benar memahami pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga mampu menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan DPRD di lapangan.
“Jangan sampai yang mendampingi justru tidak memahami pekerjaan yang sedang berlangsung. Hal seperti ini harus menjadi evaluasi bersama agar fungsi pengawasan berjalan optimal,” tegasnya.
Sebagai masukan ke depan, Ia mengusulkan agar setiap agenda pengawasan lapangan diawali dengan penyampaian dokumen lengkap, termasuk peta lokasi, gambar teknis, progres pekerjaan, serta rincian anggaran. Dengan demikian, hasil pengawasan dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih objektif dan akurat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Maluku. (PT)
