KAIRATU, PT — Bupati Seram Bagian Barat (SBB) menyampaikan pidato pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang utama, Senin (24/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati mengawali dengan mengajak seluruh peserta rapat untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dapat bersama-sama menghadiri agenda penyampaian dokumen KUA–PPAS 2026 tersebut.
Rapat paripurna ini dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD SBB, seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, pimpinan OPD, para camat, serta insan pers dari media cetak maupun elektronik.
KUA–PPAS sebagai Instrumen Penting Penganggaran Daerah
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 merupakan bagian integral dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dokumen tersebut juga menjadi penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga penyepakatan KUA–PPAS memegang peran krusial sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD 2026.
“Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati dalam pidatonya.
Berbasis Kinerja dan Efisiensi
Bupati menjelaskan bahwa rancangan KUA–PPAS 2026 disusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Karena itu, setiap program dan kegiatan harus dirancang berbasis kinerja dan memperhitungkan efektivitas, efisiensi, serta nilai manfaat bagi masyarakat.
Pendapatan Daerah 2026 Direncanakan Rp 847,7 Miliar
Dalam sesi penyampaian pokok-pokok kebijakan anggaran, Bupati mengungkapkan bahwa pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 847.779.580.500, yang bersumber dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sementara itu, rincian mengenai alokasi belanja daerah, pembiayaan, dan prioritas pembangunan akan dibahas lebih mendalam dalam proses pembahasan bersama DPRD.
Harapan untuk Kelancaran Pembahasan
Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan harmonis sehingga dokumen KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat segera disepakati dan ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku. (PT)
