Ambon, PT- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Muhammad Latif, menegaskan komitmen BI untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat digitalisasi transaksi di seluruh daerah di Maluku.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten/kota dan provinsi, Selasa (25/11/2025) di Swissbell Hotel Ambon
Menurut Latif, Maluku masih menghadapi tantangan besar dalam ketergantungan pangan.
“Secara neraca pangan, Maluku masih banyak didatangkan dari luar. Dengan Gerakan JNPIP, BI bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berupaya mendorong masyarakat memproduksi pangan sendiri,” jelasnya.
Dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menuju produktif, BI akan menggelar Gerakan Serentak Menanam Cabe pada 2 Desember mendatang.
“Kami ingin mengubah mindset masyarakat Maluku agar mulai memanfaatkan halaman rumah, sekolah, dan kantor untuk memproduksi kebutuhan pangan,” ujar Latif.
Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), BI mengumpulkan seluruh anggota TPID dan TP2DD untuk menyusun strategi pengendalian inflasi serta perluasan digitalisasi transaksi.
“Kami datangkan pembicara dari Kemendagri dan Kemenko Perekonomian agar strategi pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah semakin kuat,” tambahnya.
Latif mengungkapkan bahwa masih terdapat empat kabupaten/kota di Maluku yang belum mencapai kategori Pemda Digital. BI mendorong daerah-daerah ini untuk segera naik kelas melalui peningkatan indeks elektronifikasi transaksi.
Tantangan utama digitalisasi ialah keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi. Selain itu, BI juga menyoroti masih adanya pekerjaan rumah di BPD Maluku–Maluku Utara dalam penyediaan fasilitas transaksi elektronik.
“Kami mendorong Pemda bekerja sama dengan BPD Maluku menyediakan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS,” tegasnya.
Untuk meningkatkan transaksi digital, BI terus mendorong perbankan di Maluku agar memperluas layanan kepada UMKM dan menarik pengguna baru.
“Nilai transaksi, baik dari sisi volume maupun nominal, harus meningkat. Karena itu kami terus menekan perbankan agar proaktif mencari UMKM baru,” ucap Latif.
Kehadiran seluruh utusan TPID dan TP2DD dari berbagai pulau di Maluku menunjukkan keseriusan bersama dalam menjaga stabilitas inflasi.
“Komunikasi yang efektif adalah kunci. Karena itu kami kumpulkan semua agar bisa berdiskusi langsung dan mempercepat koordinasi,” tutup Latif. (PT)
