AMBON, PT – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap belanja pemerintah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rahmat Pratama, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini masih cukup dipengaruhi oleh belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah akan menghadapi keterbatasan ketika terjadi perubahan atau penyesuaian anggaran pemerintah.
“Investasi maupun konsumsi pemerintah yang terbanyak masih berasal dari belanja modal pemerintah dari APBN maupun APBD. Jadi, belum memberikan dukungan yang banyak bagi pertumbuhan ekonomi karena memang masih digerakkan oleh belanja pemerintah,” ujar Rahmat (12/9/2026) di Kantor Gubernur Maluku.
Ia menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku, di antaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar dan eceran.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kata Rahmat, menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Karena itu, sektor tersebut perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Perikanan Perlu Diperkuat
Rahmat menilai sektor perikanan Maluku belum berkembang secara maksimal, meskipun memiliki potensi besar sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Penguatan sektor perikanan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana hasil perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengolahan, pemasaran dan perluasan akses pasar.
Menurutnya, optimalisasi sektor perikanan juga dapat memberikan manfaat terhadap sektor lainnya, termasuk mendukung pariwisata dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.
Di sisi lain, Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagian komoditas masih harus didatangkan dari luar daerah karena produksi pangan lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penguatan konektivitas dan perdagangan antarpulau menjadi salah satu hal yang dinilai penting.
“Memang Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan, sehingga harus mendapatkan banyak makanan dari luar provinsi. Tidak semua bahan pangan bisa dipenuhi dari Provinsi Maluku,” jelasnya.
BI, lanjut Rahmat, mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan optimalisasi distribusi untuk memperkuat rantai pasok pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
UMKM Didorong Naik Kelas
Selain perikanan, UMKM menjadi sektor yang mendapat perhatian BI Maluku. Rahmat mengatakan BI telah menyiapkan sejumlah program untuk mendorong UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas.
Program tersebut mencakup penguatan pembiayaan, korporatisasi UMKM, perluasan akses pasar, pencatatan keuangan, pendampingan, serta edukasi dan digitalisasi.
Penguatan tersebut dinilai penting agar UMKM tidak hanya bertahan sebagai usaha skala kecil, tetapi mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar dan masuk ke ekosistem ekonomi digital.
“Untuk UMKM terdapat empat program besar, yaitu pembiayaan, korporatisasi, pasar dan perbankan, serta platform pencatatan keuangan dan pendampingan,” ungkap Rahmat.
BI juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan daya saing produk.
Pariwisata Jadi Alternatif Pertumbuhan
Sektor pariwisata juga dipandang memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Maluku.
Dengan kekayaan alam, laut, budaya dan destinasi wisata yang dimiliki, pengembangan pariwisata diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan konektivitas, infrastruktur, kualitas layanan dan promosi yang lebih kuat.
Rahmat menegaskan, diperlukan sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah agar sektor-sektor produktif tersebut dapat berkembang dan secara bertahap mengurangi ketergantungan ekonomi daerah terhadap belanja pemerintah.
Inflasi Maluku 0,81 Persen pada Agustus
Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, BI Maluku juga mencatat perkembangan inflasi. Rahmat menyebut inflasi Maluku pada Agustus berada di angka 0,81 persen.
Menurutnya, pengendalian inflasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait produksi dan distribusi komoditas pangan seperti cabai dan sayuran.
Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan turut menjadi tantangan karena sebagian kebutuhan pangan harus dipasok dari luar daerah.
Karena itu, penguatan produksi pangan lokal, konektivitas antarpulau dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga.
Ke depan, BI Maluku bersama pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi sumber pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi perikanan, UMKM dan pariwisata.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku diharapkan semakin ditopang oleh aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata oleh belanja pemerintah. (PT)
