AMBON, pusartimur.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dr. Sc.agr.drh , F. Attamimi , MTAPSc mengatakan, untuk mengatasi masalah rawan pangan di Provinsi Maluku, setiap tahun kita keluarkan peraturan tentang peta ketahanan pangan, dimana Desa Desa atau Kecamatan yang ada di Maluku yang rentang, sangat rentang, tahan, kurang tahan terhadap rawan pangan, dapat dilihat secara benar dan tepat melalui peta, yang namanya FSPA tersebut.
“ Jadi didalam peta FSPA itu, bisa diketahui kecamatan mana saja yang diketahui rawan pangan , supaya ada interfensi. Nah kalau rawan pangan diinterfensi tepat ke lokasi atau tempat tersebut, i tu artinya ada bantuan sosial masuk di lokasi atau wilayah kecamatan itu, dan tugas kami membuat peta, tapi yang menetapkan atau melakukan itu kami harapkan semua OPD terkait,” jelas Attamimi kepada pusartimur.com di ruang kerjanya, Selasa (10/12/2024 ).
Lanjutnya, kita barusan saja rapat koordinasi lintas sektor OPD , yang telah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Rakor itu dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Perindag, Bappeda, Dinas Pemdes. Yang menarik adalah semua pengambil keputusan dalam hal ini Kepala Dinas, Badan menghadiri rakor tersebut.
“Semua sepakat untuk menggunakan peta FSPA tahun 2024 untuk nantinya akan digunakan ditahun 2025, ” ingatnya
Sementara menyangkut masyarakat ysng mengalami kurang gizi, kata Atamimi, pada lembaga Dinas Kesehatan yang dilihat itu adalah gizi balita/ bayi, yakni kurang gizi. Gizi buruk dan stunting, namun kalau kita di Dinas Ketahanan Pangan ini kita lihat gizi keluarga. Gizi keluarga itu kita lihat makanan yang ada cukup atau tidak, dan dari nilai nutrisi cukup atau tidak.
Sangat disayangkan, kata Attamimi, secara nasional di seluruh Indonesia, Maluku termasuk gizi kurang pada nomor dua tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonedia.
“Seluruh daerah di Indonesia rata rata ada pada posisi 8,53 persen, sementara di Provinsi Maluku 30,27 persen, dan ini menjadi perhatian semua pihak agar kedepan dapat interfensi melalui program ketahanan pangan,” ujarnya
Masih menurut Atamimi, untuk mengurangi gizi kurang di Provinsi Maluku, target kita tidak muluk muluk, kalau di tahun 2024 Maluku gizi kurang ada pada angka 30, 27 persen, ditahun 2025 posisi kita 25 persen saja sudah sangat bagus, dan ini bukan sesuatu pekerjaan yang gampang, sangat sulit karena kita dalam posisi menginterfensi bukan mengukur, yang mengukur adalah Badan Pusat Statistik ( BPS).
“Jadi BPS pusat yang mengeluarkan hasil tersebut. Ketahanan pangan di Maluku cukup bagus, tahun 2024 ini kita dapat bantuan anggaran dibandingkan dengan tahun lalu, ada tambahan anggaran untuk kita kelola buat masyarakat. Pada Anggaran perubahan 2024, pemerintah daerah memberikan Rp 750.000.000, dengan tambahan anggaran ini dibuat pasar murah sebanyak 25 kali, dan ditambah dengan anggaran pemerintah pusat melalui APBN tiga kali pasar murah, maka secara keseluruhan kami bisa gelar pasar murah sebanyak 28 kali,” terangnya.
MAlUKU MASUK 10 BESAR INFLASI
Sementara itu menyangkut inflasi, Maluku masuk 10 besar inflasi tertinggi, namun kalau dilihat dari nilai inflasinya, Maluku masih berada pada posisi 2,23 , sangat bagus sementara dalam ukuran 2,5 yang ditetapkan oleh pemerintah.
” Tetapi dalam catatan statistik pada tingkat nasional diseluruh indonesia, Maluku berada pada possisi inflasi yang tertinggi, padahal kita punya nilai inflasinya masih bagus,” kesalnya.
Target kita terkait inflasi pangan, sebut Atamimi, pada gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, kita ada didalmnya, karena prodak prodsk pangan itu masuk katregor inflasi, umumnya semua mata tertuju pada Dinas Ketahanan Pangan, padahal lembaga Dinas Ketahanan pangan ini kecil.
” Belakangan ini Bapak Pj Gubernur Maluku dan Pak Sekretaris Daerah prihatin terhadsp inflasi di Provinsi Maluku, maka kami selalu mendapat perhatian khusus untuk melakukan kegiatan yang dapat menurunkan dan mengendalikan inflasi di Maluku,” demikian Attamimi (PT-05)
