Ambon, PT – Aliansi Mahasiswa Pulau Buru menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung DPRD Provinsi Maluku, guna menyuarakan kekecewaan terhadap sikap anggota DPRD Provinsi Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Buru dan Buru Selatan terkait polemik aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak.
Koordinator Lapangan II aksi, Arton Nurlette, menilai para wakil rakyat asal Pulau Buru harus lebih serius melihat persoalan tambang yang hingga kini terus memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Ridwan Nurdin dan Akmal Solissa sebagai DPRD Provinsi Maluku dari Dapil Buru dan Buru Selatan harus melihat persoalan ini secara jeli. Gunung Botak hari ini merupakan jantung perekonomian masyarakat Pulau Buru,” ujar Arton saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Maluku Selasa (19/5/2026)
Menurut dia, persoalan Gunung Botak tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, para anggota legislatif diminta hadir dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Arton juga menyinggung posisi Akmal Solissa yang merupakan anak dari mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa. Ia berharap para wakil rakyat asal Pulau Buru dan Buru Selatan dapat menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal persoalan tersebut.
“Mereka selama ini berbicara soal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Buru. Karena itu kami berharap mereka juga hadir dan serius mengawal persoalan Gunung Botak,” katanya.
Selain menyoroti DPRD, massa aksi turut melayangkan kritik kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Mereka mengaku kecewa karena Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dinilai tidak memberikan respons langsung terhadap aksi-aksi mahasiswa terkait persoalan Gunung Botak.
Arton menyebut, sebelumnya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) juga telah melakukan aksi serupa pada 18 Mei lalu, namun tidak ditemui oleh pimpinan daerah. Hal yang sama kembali terjadi dalam aksi Aliansi Mahasiswa Pulau Buru.
“Kami sangat kecewa terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Setelah beberapa aksi dilakukan, mulai dari GMKI hingga gerakan hari ini, tidak ada respons langsung dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, gerakan mahasiswa terkait persoalan Gunung Botak akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi Maluku. Aksi kami hari ini akan berlanjut untuk menyuarakan persoalan Gunung Botak,” ungkapnya. (PT)
