Kairatu, Pusartimur.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Rapat Paripurna ke-XI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025, dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten SBB.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Rauf Latulumamina, S.Sos.
Dalam pidatonya, Latulumamina menjelaskan bahwa perubahan Ranperda tersebut disusun berdasarkan sejumlah regulasi terbaru, di antaranya:
PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan dasar regulasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten SBB menyampaikan dokumen perubahan Ranperda guna menyesuaikan susunan perangkat daerah dengan kebutuhan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Latulumamina menegaskan, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan bersama dalam pembentukan peraturan daerah.
“Pemerintah daerah telah menyiapkan Ranperda Kabupaten SBB yang disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan Perda atas dasar persetujuan bersama tidak hanya mencerminkan kesetaraan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam melahirkan produk hukum daerah yang aspiratif, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD SBB berharap Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 dapat segera dibahas dan ditetapkan, sehingga perangkat daerah Kabupaten SBB semakin optimal dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. (PT)
