Ambon, PT- Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung program pembangunan daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR), Jumat 19 September 2025.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama sejumlah perusahaan besar, di antaranya Angkasa Pura, Pegadaian, Pertamina, Telkom, Pelindo, dan Jasa Raharja. Laturiuw menilai bahwa program CSR yang dijalankan sudah sejalan dengan visi-misi pembangunan Kota Ambon, seperti penanganan stunting, penyediaan air bersih, serta pemberdayaan UMKM.
CSR untuk Kurangi Beban APBD
Menurut Laturiuw, berdasarkan Perda tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, semestinya program CSR dapat menjadi penopang anggaran pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD Kota Ambon tidak menanggung seluruh pembiayaan program strategis, melainkan ditopang oleh kolaborasi bersama BUMN dan BUMD.
“Kalau model seperti ini berjalan, keterbatasan anggaran daerah bisa ditopang oleh partisipasi perusahaan. Semakin banyak masyarakat yang akan menerima manfaat dari program pembangunan,” ujarnya.
Fokus CSR pada UMKM Ambon
Christianto Laturiuw menegaskan bahwa fokus utama CSR di Kota Ambon sebaiknya diarahkan pada pengembangan UMKM. Ia menilai, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian lokal.
“Pergerakan ekonomi daerah harus berawal dari kelompok usaha kecil. Tapi jangan hanya disebutkan banyak UMKM di Ambon. Harus jelas jumlahnya, dan apakah sudah tersentuh bantuan atau belum,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi beberapa program CSR perusahaan yang tidak hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan. Bahkan, sebagian UMKM binaan sudah berhasil naik kelas, dari level lokal menuju regional hingga nasional.
Kolaborasi dengan Pemkot Ambon
Laturiuw berharap ke depan ada sinkronisasi program CSR dengan agenda Pemerintah Kota Ambon, agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari paket pembangunan terpadu.
Ia mencontohkan partisipasi BUMN dan BUMD saat terjadi kebakaran di kawasan Batu Merah serta bencana di Hunuth, di mana sejumlah perusahaan turun langsung membantu warga.
“Kami tidak ingin keberadaan perusahaan besar di Ambon hanya terlihat dari bangunannya. Kehadiran mereka harus nyata dan dirasakan masyarakat lewat kontribusi CSR,” jelasnya.
Persiapan Anggaran 2026
Menjelang pembahasan APBD 2026, Komisi II DPRD Kota Ambon telah mengingatkan pemerintah agar menginventarisasi program yang bisa dikerjasamakan dengan BUMN dan BUMD. Dengan begitu, CSR dapat diarahkan untuk mendukung program prioritas, termasuk UMKM, stunting, dan air bersih.
“Kami akan buat rekomendasi program real agar bisa diimplementasikan oleh perusahaan melalui CSR di tahun 2026,” tambahnya.
Penutup
Christianto Laturiuw menegaskan komitmen DPRD Kota Ambon untuk terus mendorong keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah. Dengan kolaborasi CSR/TJSL, diharapkan UMKM Ambon semakin berkembang dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan BUMN dan BUMD di kota ini. (PT)
