Ambon, PT– Wujudkan Ambon Manis, Inklusif, Toleran dan Berkelanjutan, Pemkot Gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD 2025-2029, yang berlangsung di Marina Hotel, Selasa 20 Mei 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang menandai dimulainya forum dengan simbolis pemukulan Tifa. Forum ini turut dihadiri Ketua TP-PKK Lisa Wattimena, Sekretaris Kota Robby Sapulette, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD dan pemangku kepentingan lainnya.
RPJMD disusun berdasarkan visi “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan”, dengan komitmen membangun Kota Ambon yang modern, adil, dan ramah lingkungan. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dan moral dalam menentukan arah pembangunan kota.
Wali Kota Ambon menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi kota, antara lain: Terbatasnya infrastruktur, Ketimpangan sosial dan ekonomi, Dampak perubahan iklim, Ancaman bencana alam, Kesenjangan sosial terhadap kelompok rentan. Dan meski angka kemiskinan di Ambon menunjukkan penurunan, upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi harus terus diperkuat.
Pemerintah Kota Ambon juga menekankan pentingnya kohesi sosial, toleransi antar umat beragama, serta pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih.
Lanjutnya, Sebagai peta jalan pembangunan, Pemkot Ambon menetapkan 17 program prioritas, yang meliputi: Peningkatan akses air bersih dan penataan lingkungan, Pembangunan jalan alternatif dan transportasi publik, Penataan pasar dan kawasan kumuh, Pembangunan fasilitas umum ramah disabilitas, Penguatan sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja, Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Selain itu, pembangunan ekonomi kota akan difokuskan pada: Digitalisasi UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, Pemberdayaan pemuda dan masyarakat, Penguatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata.
Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, Pemkot Ambon sedang membangun Mal Pelayanan Publik, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025 atau awal 2026.
Layanan publik ini akan terdigitalisasi, guna memberikan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi.
Pemerintah juga fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.
Wali Kota menekankan bahwa RPJMD harus: Komprehensif dan berorientasi hasil, Memiliki indikator terukur, Dievaluasi secara berkala dan objektif, Mewadahi partisipasi dan aspirasi publik.
Dengan semangat inklusif, toleran, dan berkelanjutan, Forum Konsultasi Publik RPJMD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan solutif dan partisipatif. Ini merupakan bagian dari komitmen menjadikan Ambon sebagai Smart City yang tangguh, responsif terhadap tantangan zaman, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. (PT)
